Anggaran Naik, Dirjen Bimas Budha Wanti-Wanti Uang Dipakai Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha Kemenag Supriyadi meminta, agar jajarannya cermat dalam merespon kebutuhan masyarakat.

Khususnya masyarakat yang jauh yang tidak nampak di depan mata.

Hal tersebut disampaikan Supriyadi dalam pembukaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Persiapan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran 2025.

Acara ini diikuti oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Budha, pejabat pusat dan daerah serta operator Sakti.

“Beberapa wilayah pedesaan, yang jauh, yang terluar, terdepan perlu mendapat perhatian serius dari kita sekalian,” ujar Supriyadi.

Terlebih, dia mengingatkan anak buahnya yang juga punya tugas di daerah. Wilayahnya cukup luas dan sulit dijangkau.

“Lakukanlah perencanaan dengan matang, harus mencermati agar masyarakat di luar sana dapat mendapatkan manfaat dari fasilitasi bantuan kita,” jelas Supriyadi.

Lebih lanjut, Supriyadi mengatakan, anggaran untuk 2025 sudah ditetapkan lewat keputusan dari Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembamgunan Nasional/Bappenas.

Kemudian, soal pembahasan anggaran juga telah beberapa kali dilakukan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Agama RI dan Komisi VIII DPR RI.

Bahkan juga sudah dilakukan Focus Group Discussion secara khusus. 

Menurut Supriyadi, artinya pemerintah telah memberikan gambaran ke depan tahun 2025 bagi jajaran Ditjen Bimas Budha, terkait harus melakukan apa dalam tanggung jawabnya.

Kata dia, setiap rapat dengan Komisi VIII DPR RI harus memastikan dan diwajibkan seluruh anggaran yang dikelola wajib memberikan manfaat dan dampak pada masyarakatnya.

“Karenanya saya berharap tidak ada lagi nanti ada pengembalian anggaran karena kita tidak cermat di dalam penganggaran,” tegas Supriyadi.

Supriyadi menilai, masih terdapat beberapa satuan kerja yang kurang cermat di dalam merencanakan. Bahkan, ada beberapa satuan kerja yang tidak tepat dalam menetapkan sasaran.

Oleh karenanya, pada perencanaan tahun 2025 ini pihaknya memastikan bahwa alokasi anggaran akan disesuaikan dengan potensi keumatan yang ada di wilayah masing-masing.

Dirjen juga menjelaskan sangat penting bagi jajarannya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus benar-benar dapat dimaknai oleh masyarakat. 

“Kita harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa alokasi anggaran Bimas Budha yang tidak besar di tahun 2025 ini, alokasi anggaran Rp238.577.011.00 yang akan dipergunakan untuk belanja pegawai operasional, barang operasional, dan belanja non operaaional,” lanjutnya.

Supriyadi berharap, alokasi anggaran yang sekitar Rp238 miliar itu yang mengalami kenaikan sebesar Rp34.606.973.000 dari tahun 2024.

“Ini semua adalah sebagai upaya kita untuk lebih memberikan perhatian kepada masyarakat,” ujar Supriyadi.

Supriyadi berpesan agar jajarannya membaca dengan baik atas tugas dan fungsi.

Sehingga dapat memahami ruang lingkup kegiatannya sesuai kewenangan-kewenangan yang melekat sekaligus membatasi kegiatan-kegiatan di luar dari kewenangan masing-masing.

“Saya tidak ingin ada di antara kita yang kemudian melakukan lompatan-lompatan yang tidak terukur yang melebihi dari kapasitas dan kewenangan yang ada dalam perencanaan,” terang Supriyadi.

“Saya ingin memastikan bahwa seluruh usulan yang bapak, ibu bawa hari ini adalah usulan yang nantinya betul-betul sudah terverifikasi dan tervalidasi,” tambahnya.

Supriyadi ingin memetakan kebutuhan per wilayah sesuai kebutuhan yang ada.

Karena pihaknya ingin memastikan anggaran yang dikelola ini betul-betul memang dibutuhkan oleh masyarakat.