Pembangunan BUMDes terkendala pemahaman masyarakat desa
Eko mengatakan, sejauh ini OJK secara partisipatif sudah melakukan pendekatan ke beberapa perangkat desa. Mulai dari kepala dan sekretaris desa untuk melakukan pendataan potensi desa tersebut. Selain itu, OJK juga memfasilitasi dan mendampingi desa-desa dalam melakukan musyawarah desa.
Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eko Ariantori, menyebut pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkendala beberapa masalah. Salah satunya, masyarakat desa masih banyak yang tidak memiliki pengetahuan akan pentingnya BUMDes.
"Pertama tipe ketidaktahuan. Kedua kepala desa yang tahu, ada inisiatif mendirikan BUMDes, tapi tidak merasa ada untungnya. Ketiga, ada yang tahu, tapi mendirikannya itu asal saja. Akhirnya kita pelan-pelan membangun mimpi mereka, kenapa mau mendirikan," jelas dia, Jumat (6/4).
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kenapa OJK menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat? Perluasan akses keuangan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Melalui akses pembiayaan yang mudah dan murah, penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di berbagai daerah akan dapat terwujud,” kata Ogi, Minggu (29/10).
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Mengapa OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Eko mengatakan, sejauh ini OJK secara partisipatif sudah melakukan pendekatan ke beberapa perangkat desa. Mulai dari kepala dan sekretaris desa untuk melakukan pendataan potensi desa tersebut.
Selain itu, OJK juga memfasilitasi dan mendampingi desa-desa dalam melakukan musyawarah desa. Sehingga nantinya akan menghasilkan satu peraturan desa (Perdes) untuk memberikan BUMDes dan menyusun satu perjanjian kerjasama antar desa.
Seperti diketahui, BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelolah oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut.
Baca juga:
Sistem telepon darurat buat pertolongan pertama warga pedesaan di Buleleng
2019, Mobil desa buatan anak bangsa hadir dengan harga Rp 70 juta
Akhir tahun, mobil pedesaan buatan anak bangsa diluncurkan ke pasaran
Desa di Gorontalo ini sudah berbasis digital layani warganya
Menteri Eko: Kalau mau belajar tentang kultur desa, ya ke Purwakarta
Kemendes PDTT dan Forum Pertides fasilitasi pembinaan sistem keuangan desa di Lombok
Pulkamfest 2017, cara warga Banyumas promosikan produk kreatif desa