Pembangunan infrastruktur wajib dibarengi pembenahan tata ruang

Tujuannya agar infrastruktur yang ada bisa diakses dengan baik oleh masyarakat.

Pengamat Tata Kota Marco Kusumawijaya menilai perbaikan kota tidak hanya ditunjang dari pembangunan infrastruktur, namun juga harus ada paduan dari pembenahan tata ruang. Tujuannya agar infrastruktur yang ada bisa diakses dengan baik oleh masyarakat.

Menurutnya, selama ini pemerintah hanya membangun infrastruktur tapi tidak disesuaikan dengan tingkat kepadatan penduduk. Sehingga, kemacetan tetap terjadi meski infrastruktur sudah diperbaiki.

"Membangun infrastruktur itu seperti air yang mengalir di gelas yang besar. Meski gelasnya yang diperbesar tapi kalau airnya terus menerus ya tetap meluber. Yang selalu kita lihat kan luarnya saja, infrastruktur ini bagus tapi tidak melihat prinsip-prinsip yang tidak kelihatan. Ini yang bermasalah," kata Marco di Jakarta, Minggu (22/5).

Seperti pembangunan infrastruktur angkutan umum, Marco mengimbau agar Indonesia bisa mengadopsi Tokyo dan Singapura yang membangun infrastruktur angkutan umum dekat dengan pemukiman warga. Sehingga warga bisa mencapai titik-titik angkutan umum dalam waktu singkat.

Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan volume di pintu-pintu air sungai untuk mencegah banjir. Sebab, penggusuran yang dilakukan tidak cukup untuk mengurangi intensitas banjir yang selalu melanda kota-kota di Indonesia.

"Yang jadi perhitungan itu bukan hanya rumah itu menempel atau tidak. Tapi juga harus diperhatikan volume air. Apa yang dibuang (sampah) di situ (sungai) juga harus diperhatikan. Karena tidak benar kalau yang bikin banjir itu orang-orang yang tinggal di sungai. Kan bisa juga sampah dari daerah mana yang mengalir mengikuti air," jelas Marco.

Baca juga:
AP II dorong semakin banyak bandara Indonesia tersambung moda kereta
Usai dikunjungi Jokowi, Rusia bakal bangun kereta api di Kalimantan
Bandara Minang bersolek, terminal diperluas & akan terhubung stasiun
Pengamat: Penggusuran justru menambah kemiskinan rakyat kecil
Bangun perkotaan, pemerintah dituding utamakan kepentingan pengusaha
IsDB beri pinjaman Rp 11,19 triliun untuk pembangunan Indonesia
Siemens berminat terlibat di proyek listrik 35 ribu MW