Pembangunan KEK Bitung terkendala pembebasan lahan
Bitung menjadi salah satu KEK yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi jilid VI.
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sulawesi Utara masih terkendala pembebasan lahan seluas 92 hektar. Hal ini dikarenakan permasalahan kepemilikan lahan yang tidak jelas antara pemerintah dan masyarakat.
"KEK Bitung (Sulawesi Utara) konflik di pembebasan lahan seluas 92 ha masih sengketa. Sengketa terkait Hak Guna Usaha (HGU) yang kontraknya sudah selesai. Seharusnya lahan itu kembali menjadi milik pemerintah," ujar Plt Gubernur Sulawesi Utara Soni Sumarsono di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Manado, Minggu (8/11).
Dia menekankan, masih banyak masyarakat yang mengklaim lahan KEK tersebut, belum lagi lahan itu kemudian dijual terpecah-pecah dan sudah ada 300 rumah yang terbangun di sekitar sana. Pembangunan hunian tersebut seharusnya dijadikan jalan menuju KEK Bitung.
"Kendala utama KEK Bitung pada pembebasan lahan, sengketa tanah itu, perintah penggusuran sudah ada, tapi kami inginkan persuasif dulu," tuturnya.
Dia berharap masalah proses pembebasan lahan ini bisa cepat terselesaikan. Sebab, KEK Bitung merupakan salah satu KEK yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah pada paket kebijakan ekonomi jilid VI.
"KEK akan jadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional di Kawasan Timur Indonesia (KTI)," jelas dia.
Bank Indonesia (BI) menyatakan pengembangan KEK Bitung dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,75 persen.
"Tentunya berkontribusi cukup besar bagi ekonomi nasional. Itu hasil perhitungan kami (BI), bisa menyumbang 3,75 persen," ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Sulut Peter Jacobs di Kantornya.
Selain KEK Bitung, penyumbang besar bagi ekonomi regional Sulut ada di jalan Tol Manado-Bitung. Jalan tol ini bakal menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7 persen.
"Tol Manado-Bitung sudah ada di perkiraan kami. Tol itu pun mampu menopang pertumbuhan ekonomi regional 0,7 persen," jelas dia.
Baca juga:
Darmin: Sei Mangkei jadi kawasan ekonomi pertama beroperasi di 2016
Investor asing diizinkan miliki properti di Kawasan Ekonomi Khusus
Investor dan pekerja asing diistimewakan di kawasan ekonomi khusus
Sofyan Djalil akui proyek kawasan ekonomi khusus lambat
Tiga daerah jadi usulan baru Kawasan Ekonomi Khusus
Ahok: Marunda akan jadi Kawasan Ekonomi Khusus
Pemerintah putuskan Kawasan Ekonomi Khusus di Bitung dan Palu
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang menurut Menko Airlangga Hartarto menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi platform di wilayah pedesaan? "Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
-
Apa tujuan utama pemerintah dalam mengembangkan KEK di Indonesia? Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah telah melakukan berbagai macam transformasi kebijakan, salah satunya melalui Kawasan Ekonomi Khusus, untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara Indonesia Special Economic Zone Forum 2023 di Surabaya, Kamis (3/8).