Pemblokiran Layanan Ponsel Ilegal Buat Wisman Tak Nyaman
Kebijakan pemblokiran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atau ponsel ilegal dikhawatirkan mempengaruhi sektor pariwisata. Kebijakan ini akan berdampak pada kenyamanan wisatawan asing dalam berkomunikasi menggunakan ponsel dari negara asalnya.
Kebijakan pemblokiranInternational Mobile Equipment Identity (IMEI) atau ponsel ilegal dikhawatirkan mempengaruhi sektor pariwisata. Kebijakan ini akan berdampak pada kenyamanan wisatawan asing dalam berkomunikasi menggunakan ponsel dari negara asalnya.
Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Rudy Chua, mengatakan pemblokiran IMEI asing untuk mencegah ponsel yang diimpor secara ilegal merupakan kebijakan populis, namun perlu memperhatikan kebutuhan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia, termasuk Kepri.
-
Kapan Wisata Perahu Kalimas diresmikan? Bertepatan dengan Hari Jadi Kota Surabaya ke-729, pada Selasa (31/5/2022) malam, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan wisata “Perahu Kalimas Reborn”.
-
Apa yang diharapkan dari pungutan wisatawan asing di Bali? Rektor Unud: Pungutan Wisman Harus Tingkatkan Kualitas Pariwisata Bali Babak baru pariwisata Bali akan dimulai pada 14 Februari 2024 nanti dengan penerapan pungutan bagi wisatawan asing yang masuk Bali. Terkait hal itu, Rektor Universitas Udayana Ngakan Putu Gede Suardana berharap, pungutan akan dibarengi dengan peningkatan kualitas pariwisata Bali.
-
Siapa yang menyampaikan pesan tentang Bangga Berwisata di Indonesia Saja? Sejalan dengan program pemerintah, yang bertema Bangga Berwisata di Indonesia Saja dimana yang disampaikan oleh Presiden RI pada saat Rakor dengan Kepala Daerah pada Tanggal 22 September 2022.
-
Kenapa pungutan wisatawan asing di Bali perlu dilakukan? Suardana menyebut, pungutan pariwisata bisa menjadi harapan baru karena diharapkan adanya dana yang cukup untuk mengatasi berbagai masalah.
-
Bagaimana desa wisata ini dikelola? “Konsep pengembangan desa wisata di Kaduela dikelola secara mandiri dan melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai kunci keberhasilan,” terang Iim
-
Kapan Desa Wisata Nusa meraih juara? Desa Wisata Nusa telah menyabet juara di Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 kategori homestay.
IMEI pada ponsel wisman yang tidak terdaftar di Indonesia tidak akan dapat dipergunakan mulai 17 Agustus 2019. Sementara komunikasi melalui ponsel merupakan kebutuhan penting.
"Mereka pasti kebingungan kalau tidak bisa menghubungi keluarga, rekan kerja dan lainnya saat berlibur di Indonesia," ujarnya seperti dikutip dari Antara di Tanjungpinang, Senin (22/7).
Rudy mengemukakan kebijakan itu tentu tidak menguntungkan wisman. Bahkan pemblokiran IMEI ponsel asing itu potensial menurunkan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia.
Apalagi, lanjutnya, di dunia hanya lima negara yang memberlakukan kebijakan itu saat ini, seperti Turki dan Chili. Indonesia akan menjadi negara keenam jika memberlakukan kebijakan itu.
"Sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kebutuhan wisman, tidak hanya sekadar melihat dari sektor perdagangan ponsel. Harus ada solusi yang bijak sehingga tidak mempengaruhi kunjungan wisman," ucapnya.
Rudy menambahkan kebijakan pemblokiran IMEI ponsel potensial tidak sejalan dengan keinginan pemerintah meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepri merupakan provinsi terbanyak ketiga dikunjungi wisman dalam setiap bulan.
"DPRD Kepri akan melayangkan surat ke Kemeninfo terkait permasalahan (ponsel ilegal) itu," katanya.
Baca juga:
Soal Pemblokiran Ponsel BM, Vivo Dukung Pemerintah
Aturan Pemblokiran Ponsel BM Tak Berlaku Mundur
Pemberlakuan Aturan Ponsel BM Sejauh Ini Belum Diputuskan
Siap-Siap, Aturan Pemblokiran Ponsel Ilegal Ditetapkan 17 Agustus 2019
Menperin Soal Pemblokiran IMEI Ponsel Ilegal: Ada Situs untuk Masyarakat Mengecek
600.000 Ponsel Ilegal Masuk ke RI Tiap Bulan, Terbanyak dari Singapura
Aturan Pemblokiran Ponsel Ilegal Terbit Agustus 2019