Pemerintah akan gugat PTT EP atas kasus kilang Montara
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan berencana akan membawa kasus pencemaran minyak kilang Montara di perairan Laut Timor, Nusa Tenggara Timur ke ranah hukum. Hal ini karena PTT EP, selaku operartor tidak bertanggung jawab sejak meledaknya kilang tersebut.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan berencana akan membawa kasus pencemaran minyak kilang Montara di perairan Laut Timor, Nusa Tenggara Timur ke ranah hukum. Hal ini karena PTT EP, selaku operartor tidak bertanggung jawab sejak meledaknya kilang tersebut.
"Kami kejar terus, kami sudah rapat dan awal tahun (2017) akan ajukan gugatan," ujar Luhut di kantornya, Senin (9/1).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang menjadi fokus utama Menko Perekonomian dalam pengembangan industri hijau di Indonesia? Dalam pengembangan industri hijau di Indonesia, pemerintah mendorong berbagai program seperti pemanfaatan EBTKE, penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan lain sebagainya. Termasuk mendorong kebijakan hilirisasi yang arahnya sejalan dengan tren pengembangan industri hijau tersebut.
-
Kenapa Pemilu di Indonesia penting? Partisipasi warga negara dalam Pemilu sangat penting, karena hal ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang berlaku.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
Sementara itu, Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Arif Hanav Oegroseno mengatakan PTT EP tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Untuk itu, pemerintah akan mengajukan gugatan ke pengadilan atas pencemaran ini.
"PTT EP tidak ada itikad baik sama sekali. sudah 13 kali negosiasi. Terakhir 2013 kalau enggak salah, tidak ada itikad. Waktu itu kan dibuat komisi independen. Anggotanya Satya Yudha (Wakil Ketua Komisis VII DPR RI), lalu mantan Menlu Thailand, satu lagi pak Yua Christensen yang jadi mediator kita di Aceh. Sudah disepakati penyelesaian interim. Mou sudah ada, tapi hari itu PTT EP tidak datang. Kasus tidak ada kadaluarsa," ujarnya.
"Kita menurut UU LHK tidak bisa menggugat atas nama rakyat, harus atas nama negara. Penggugatnya dalam hal ini Kementerian LHK dan Kejaksaan Agung. Jadi kesepakatannya kita akan melakukan gugatan itu," sambungnya.
Terkait kerugian, Arief enggan berspekulasi. Namun, dia memperkirakan kerugian yang ditanggung pemerintah mencapai miliaran Dolar AS.
"Jadi aku enggak inget lagi angkanya. Cuma kan datanya ada. Kasusnya lama, tapi risetnya pada waktu itu sudah lengkap datanya. Aku ingetnya miliaran Dolar," pungkasnya.
Baca juga:
Temui Luhut, ExxonMobil minta kontrak East Natuna diperbaiki
Avtur mengalami peningkatan konsumsi selama Natal dan Tahun Baru
ExxonMobil tunggu izin Amdal tingkatkan produksi Blok Cepu
Pertamina 'bajak' pegawai Total pengelola Blok Mahakam
Presiden Jokowi: Sangat berbahaya bila terus bergantung BBM impor
Produksi gas Subang Field 2016 capai 103 persen dari target
Raup Rp 40 T di 2016, Pertamina pertama kali kalahkan laba Petronas