Pemerintah Akui Biaya Logistik di Indonesia Masih Tinggi
Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Edi Prio Pambudi mengakui jika biaya logistik di Indonesia masih tinggi, yakni mencapai 24 persen. Sebagaimana yang marak dilaporkan pelaku usaha kepelabuhanan.
Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Edi Prio Pambudi mengakui jika biaya logistik di Indonesia masih tinggi, yakni mencapai 24 persen. Sebagaimana yang marak dilaporkan pelaku usaha kepelabuhanan.
"Kami jujur saja mengamati bahwa kegiatan untuk kepelabuhanan ini memang cost nya cukup tinggi. Kalau kami mendengar dari keluhan masyarakat yang mengirimkan barang lewat logistik pelabuhan itu kadang kala dia harus sampai (biaya) 24 persen tanggung disitu," tuturnya dalam webinar bertajuk Prospek Ekonomi dan Bisnis Logistik 2021, Rabu (24/3).
-
Mengapa biaya distribusi logistik Pemilu di Papua sangat tinggi? Hal tersebut disebabkan sejumlah faktor. Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Siapa yang menyatakan bahwa biaya distribusi logistik Pemilu di Papua mencapai Rp150 juta per TPS? Demikian diungkap Ketua KPU Papua Steve Dumbon.
-
Bagaimana cara jalan tol membantu menekan biaya logistik? Jokowi menilai, pembangunan jalan tol dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru selain di Jakarta atau pulau Jawa. Sehingga, biaya logistik dapat lebih murah.
-
Apa saja yang menjadi kendala dalam pendistribusian logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki. Diakui, salah satu kabupaten di Papua yang alokasi untuk distribusi logistik tertinggi adalah Kabupaten Mamberamo Raya yang mencapai Rp10 miliar, karena selain untuk carter atau sewa pesawat atau heli, juga perahu motor dan harus dipikul dengan berjalan kaki selama sekitar tiga hari.
-
Mengapa logistik Pemilu 2024 di Pekanbaru dikawal ketat? Logistik itu dipastikan aman hingga sampai ke gudang logistik KPU Pekanbaru, Jalan Kaharuddin Nasution.
Dia mengungkapkan, tingginya biaya logistik itu tak lepas dari belum efektifnya kegiatan bongkar muat di pelabuhan, sehingga pelaku usaha harus menanggung biaya tinggi. "Nah sekarang juga banyak sekali platform di logistik. Ini kemudian pelaku usaha kesulitan yang bagaimana ini memilih platform yang baik untuk sistem konektivitas," imbuh dia.
Oleh karena itu, dia mendorong segera implementasi Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem/NLE) di seluruh pelabuhan Indonesia. Diharapkan melalui integrasi NLE bisa menurunkan biaya logistik Indonesia yang masih mahal.
"Ini (NLE) harusnya juga menjadi pemikiran sebagaimana mengefisiensikan pekerjaan dari pelabuhan. Karena memang terus terang negara kita di kepulauan. Laut itu harus jadi penghubung bukan pemisah, sehingga kapal bukan lagi sebagai alat transportasi tapi jadi jembatan," terangnya.
Sebelumnya, Pemerintah Jokowi resmi meluncurkan ekosistem logistik di Batam atau Batam Logistic Ecosystem (BLE) sebagai percontohan untuk ekosistem logistik nasional (National Logistic Ecosystem/NLE). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menargetkan untuk merampungkan pengembangan NLE di 8 pelabuhan Tanah Air pada 2021.
Dia pun mengancam akan membuldoser siapa saja yang menghalangi rencana duplikasi ekosistem logistik nasional tersebut. "Ini kan ada 8 (pelabuhan) yang besar-besar. Di sini (Batam), Jakarta, (Tanjung) Priok nanti iya, juga Patimban, kemudian Tanjung Emas Semarang dan Surabaya, terus Medan, Makassar, pokoknya 8," tuturnya dalam sesi teleconference, Kamis (18/3).
"Jadi kita mau itu tahun ini jadi. Kami sudah rapat, pokoknya kita bisa. Siapa yang menghalangi kita buldoser itu," tegas dia.
Luhut menjelaskan, platform NLE tersebut nantinya semua akan terintegrasi ke dalam satu sistem. "Masalah kita di republik ini kita enggak pernah kerja holistik. Bandar udara sama. Supaya tertib. Kan terlalu banyak ketemu sama ini. Tadi kita buat efisiensi tapi efektif," ungkapnya.
Baca juga:
Sri Mulyani Sebut BLE Bakal Tertibkan Penyelundupan di Selat Malaka dan Batam
Sri Mulyani: Batam Logistic Ecosystem Wujud Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Bisnis
Sri Mulyani: Biaya Logistik Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia
Ekosistem Logistik Nasional Target Diterapkan di Seluruh Pelabuhan dan Bandara
Luncurkan BLE, Pemerintah Ingin Biaya Logistik Indonesia Berdaya Saing
Kendala UMKM RI: Bahan Baku Impor dan Ongkos Logistik Mahal