Pemerintah Akui Sulit Capai Target Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kota
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyangsikan realisasi infrastruktur jalan di kabupaten dan kota dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bisa tercapai di tahun 2024. Pasalnya, sejak tahun 2019 hingga 2023, realisasinya masih jauh dari harapan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyangsikan realisasi infrastruktur jalan di kabupaten dan kota dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bisa tercapai di tahun 2024. Pasalnya, sejak tahun 2019 hingga 2023, realisasinya masih jauh dari harapan.
Dari sasaran 431.426 km, target di tahun 2023 baru bisa terealisasi 63 persen. Padahal baseline di tahun 2019 mencapai 57 persen.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
"Jalan kabupaten/kota ini sulit mungkin dicapai, makanya ada inpres (instruksi presiden) terkait jalan," kata Suharso dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (5/6).
Suharso membeberkan dalam prognosa 2024 berdasarkan pagu indikatif kemantapan jalan kabupaten/kota baru mencapai 64 persen. Padahal berdasarkan target RPJMN 2020-2024 harus terealisasi 65 persen dari sasaran.
Selanjutnya, kondisi mantap jalan provinsi sasarannya sepanjang 47.603 km. Dari baseline 68 persen, target di tahun 2023 sebesar 73 persen. Lalu dalam prognosa 2024 berdasarkan pagu indikatif mencapai 74 persen. Sedangkan dalam target RPJMN 2024 harus mencapai 75 persen.
Sehingga untuk mencapai target RPJMN, pemerintah mengeluarkan Inpres Jalan Daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp32,7 triliun di tahun 2023 dan Rp50 triliun di tahun 2024 mendatang.
Target Jalan Nasional Optimis Tercapai
Sementara itu untuk kemantapan jalan nasional dari sasaran 47.603 km, target yang akan dicapai di tahun 2023 yakni 93 persen dari baseline di tahun 2019 92 persen. Sedangkan dalam prognosa 2024 berdasarkan pagu indikatif mencapai 95 persen.
Padahal target dalam RPJMN 2024 ditargetkan 97 persen. Sehingga untuk mencapai target 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki backlog sebesar Rp77 triliun.
"Target jaan nasional relatif bisa dicapai, jalan provinsi bisa dicapai," kata Suharso.
Target Pembangunan Jalan Tol Sulit Dicapai
Di sisi lain, target pembangunan jalan tol dalam RPJMN 2024 dirasa sulit tercapai dalam 2 tahun. Jalan tol yang sudah dibangun dalam sampai tahun 2019 yakni 1.298 km.
Namun sampai tahun 2023, ditargetkan jalan tol yang terbangun baru 568 km. Dalam prognosa 2024 berdasarkan pagu indikatif yakni 1.513 km. Padahal target dalam RPJM mencapai 2.500 km.
Target pembangunan jalan tol sulit dicapai karena keterbatasan finansial badan usaha jalan tol. Terutama PT Hutama Karya untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
Adapun saat ini pemerintah sedang menyiapkan pembiayaan melalui skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) dan dukungan konstruksi oleh Pemerintah.
(mdk/azz)