Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Ekonomi Sendirian
Pemulihan ekonomi nasional perlu didukung oleh sinergi institusi dan dukungan semua komponen bangsa. Kementerian Keuangan mendesain kebijakan fiskal dan melaksanakan APBN. Sementara OJK, LPS dan Bank Indonesia bersama pemerintah untuk memastikan menjaga stabilitas makro dan stabilitas sektor keuangan.
Pemulihan ekonomi nasional perlu didukung oleh sinergi institusi dan dukungan semua komponen bangsa. Kementerian Keuangan mendesain kebijakan fiskal dan melaksanakan APBN. Sementara OJK, LPS dan Bank Indonesia bersama pemerintah untuk memastikan menjaga stabilitas makro dan stabilitas sektor keuangan.
"Apa yang kita lakukan ke depan, kebijakan fiskal saja tidak cukup (tapi) kita membutuhkan sinergi dengan berbagai macam," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam FGD BIrama Diskusi Ekonomi RI 2022, secara virtual pada Rabu (01/12).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Kenapa Nicke Widyawati dinilai menginspirasi dalam membangun Kemandirian Ekonomi Nasional? Dewan Juri menilai Nicke Widyawati yang merupakan 100 wanita berpengaruh di dunia versi Majalah FORBES dinilai menginspirasi dalam upaya mewujudkan kemandirian nasional, karena telah membawa spirit “Bring The Barrel Home” atau membawa hasil produksi migas dari luar negeri untuk diolah di kilang Pertamina untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
Selanjutnya, dukungan dari aparat pengawas dan penegak hukum juga mutlak diperlukan dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan adanya good governance.
“Dukungan dari pihak legislatif (DPR, DPD dan MPR) kepada proses pemulihan ekonomi kita saat ini luar biasa, dan kita sangat mengapresiasi," kata dia.
Dalam konteks reformasi fiskal, secara khusus Kementerian Keuangan berterimakasih karena DPR. Sebab sebagai legislatif, telah memberikan persetujuan dalam melakukan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Suahasil berharap UU HPP akan memperkuat reformasi perpajakan Indonesia. Salah satunya akan meningkatkan rasio perpajakan Indonesia dan domestic resource mobilization dapat dilakukan dengan lebih baik.
Menurutnya, UU HPP tersebut akan menjadikan pengelolaan fiskal jauh lebih sehat. Rasio pajak bisa naik sehingga defisit akan menuju kondisi normal dibawah 3 persen lagi, primary balance lebih cepat positif, dan rasio hutang terjaga.
“Ke depan kita harus terus menjalin sinergi bukan saja antara regulator dan otoritas baik itu fiskal maupun moneter dan pengawasan jasa keuangan saja, namun juga dengan masyarakat dunia perbankan dan dunia sektor keuangan untuk menjaga sinergi dan menjaga pemulihan,” tandasnya.
Baca juga:
Menko Airlangga Dukung Pelaksanaan DBL untuk Picu Pemulihan Ekonomi
Sri Mulyani Waspadai Dampak Menyebarnya Varian Omicron ke Pemulihan Ekonomi Indonesia
Sri Mulyani Tak Ingin Varian Covid-18 Omicron Ganggu Pemulihan Ekonomi
Nasib Kios-Kios di Mal Masih Sepi Usai Pelonggaran PPKM
Pemulihan Ekonomi Global dan Domestik Tahun Depan Belum Merata
Jaga Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Diminta Tak Terapkan PPKM Level 3 & 4