Pemerintah Alokasikan Anggaran PEN di 2021 Capai Rp372,3 Triliun
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap berlanjut di tahun 2021. Adapun total nilai PEN yang dialokasikan pemerintah tahun ini mencapai Rp372,3 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap berlanjut di tahun 2021. Adapun total nilai PEN yang dialokasikan pemerintah tahun ini mencapai Rp372,3 triliun.
"Dukungan program PEN tetap dilanjutkan. PEN (2021) dengan anggaran Rp372,3 triliun," kata Airlangga saat membuka perdagangan BEI 2021, Senin (4/1).
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Apa yang menurut Menko Airlangga Hartarto menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi platform di wilayah pedesaan? "Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
Melalui PEN ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat di tahun 2021, juga untuk memperluas penciptaan lapangan kerja di Indonesia. "Sehingga, bisa akselerasi peningkatan lapangan kerja untuk membuat Indonesia lebih kompetitif," imbuh dia.
Untuk sektor UMKM alokasi nilai PEN mencapai Rp48,8 triliun. Terdiri atas subsidi bunga KUR reguler sebesar Rp14,8 triliun, dukungan pembiayaan terhadap KUMKM sebesar Rp1,0 triliun, penjaminan loss limit sebesar Rp1,0 triliun, dan cadangan pembiayaan PEN sebesar Rp32,0 triliun.
Kemudian nilai alokasi sektor Kesehatan mencapai Rp25,40 triliun. Rinciannya, pengadaan vaksin Covid-19 sebesar Rp18,0 triliun, pengadaan imunisasi, sarpras, laboratorium, dan litbang sebesar Rp4,97 triliun, dan cadangan iuran BPJS bagi PBPU/BP sebesar Rp2,43 triliun.
Alokasi sektor Perlindungan Sosial mencapai Rp110,2 triliun. Terbagi atas Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun, Program Sembako Rp45,1 triliun, Kartu Prakerja sebesar Rp10,0 triliun, BLT Dana Desa sebesar Rp14,4 triliun, dan Bansos Tunai Rp12,0 triliun.
Sementara alokasi sektor Pembiayaan Korporasi mencapai Rp14,9 triliun. Mencakup PMN kepada lembaga penjaminan sebanyak Rp5,0 triliun, PMN kepada BUMN untuk penugasan sebanyak Rp8,9 triliun, dan Penjamin backstop loss limit sebanyak Rp1,0 triliun.
Lalu, alokasi bagi sektor Insentif Usaha mencapai Rp20,40 triliun. Di antaranya Pajak DTP sebanyak Rp3,1 triliun, Pembebasan PPh 22 Impor sebanyak Rp12,0 triliun, serta Pengembalian Pendahuluan PPN sebanyak Rp5,3 triliun.
Terakhir, alokasi untuk sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda mencapai Rp152,4 triliun. Meliputi Dukungan Pariwisata sebanyak Rp5,46 triliun, Ketahanan Pangan sebanyak Rp14,96 triliun, Pengembangan ICT sebanyak Rp19,4 triliun, Pinjaman ke Daerah sebanyak Rp10,0 triliun, Padat Karya K/L sebanyak Rp14,2 triliun, Kawasan Industri sebanyak Rp12,7 triliun, dan Cadangan Belanja PEN sebanyak Rp75,8 triliun.
Baca juga:
Airlangga Sebut Vaksinasi Gratis akan Lanjut Hingga Kuartal I-2022
Bos OJK Sebut Penguatan Bursa Saham RI Lebih Baik dari Singapura
Ekspektasi Tinggi Pemulihan Ekonomi
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Dinilai Hambat Pemulihan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi 2021 Diperkirakan Masih di 3 Persen
Realisasi Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional Telah Lewati Rp 500 Triliun