Pemerintah Bakal Suntik PMN Rp38,5 Triliun untuk 7 BUMN di 2022
Pemerintah berencana menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp38,5 triliun di 2022, untuk 7 badan usaha milik negara (BUMN) guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. PMN ini menjadi bagian dari pembiayaan investasi sebesar Rp182,3 triliun yang dianggarkan dalam RAPBN 2022.
Pemerintah berencana menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp38,5 triliun di 2022, untuk 7 badan usaha milik negara (BUMN) guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. PMN ini menjadi bagian dari pembiayaan investasi sebesar Rp182,3 triliun yang dianggarkan dalam RAPBN 2022.
"Sebagian besar PMN kepada BUMN diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional agar tercapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman mencakup air minum dan sanitasi serta infrastruktur kelistrikan dan mengembangkan sistem transportasi massal dalam kota," tulis dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN 2022 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, seperti dikutip merdeka.com, Senin (16/8).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa yang memulai gerakan Kebangkitan Nasional? Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo yang membawa dampak dan perubahan besar bagi tatanan masyarakat.
-
Kenapa libur nasional penting? Libur nasional memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beristirahat, bersantai, dan mengisi ulang energi setelah bekerja atau belajar dengan keras. Libur nasional juga dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik, serta produktivitas kerja.
Ketujuh BUMN yang akan menerima PMN yakni PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero), PT Hutama Karya/ HK (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PII (Persero), dan Perum Perumnas.
"Selain melalui PMN kepada BUMN, upaya percepatan pembangunan infrastruktur juga dialokasikan melalui investasi kepada BLU (Badan Layanan Umum) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan melalui program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)," tulis dokumen tersebut.
Dokumen itu menyebutkan bahwa RAPBN 2022 menyiapkan investasi ke BLU LMAN sebesar Rp28,8 triliun, sedangkan investasi pemerintah untuk FLPP dianggarkan sebesar Rp19,1 triliun.
Selain itu, untuk menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur, pemerintah secara hati-hati dan selektif memberikan PMN kepada beberapa BUMN yang mendapatkan penugasan khusus oleh pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur.
Di antara proyek-proyek itu adalah menyelesaikan pembangunan ruas-ruas jalan tol Trans Sumatera dan pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Mandalika.
"Pemerintah melihat pembangunan infrastruktur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, karena proyek-proyek tersebut dapat mencetak lapangan pekerjaan, membuka pangsa pasar baru, dan meningkatkan efisiensi dan daya saing," tulis dokumen itu.
Sebelumnya, Komisi VI DPR RI menyetujui PMN tunai tahun anggaran 2022 sebesar Rp72,449 triliun serta konversi RDI/SLA dan eks BPPN sebesar Rp3,4 triliun menjadi PMN non tunai di 2022 untuk menjadi usulan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022.
"Mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada Masa Sidang setelah Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh Presiden RI pada Rapat Paripurna," kata Ketua Komisi VI DPR RI, Bima Arya.
Baca juga:
Erick Thohir Akui Kontribusi BUMN Dibandingkan PMN Masih Rendah
Erick Thohir Jawab Kritikan Faisal Basri soal Suntikan Modal Rp106 Triliun ke BUMN
Dapat PMN Rp2 Triliun, BTN Target Pertumbuhan Kredit 12 Persen di 2022
Menteri Erick Diminta Beri PMN BUMN Farmasi untuk Atasi Pandemi
Komisi VI DPR Setuju Suntikan PMN 2021 dan 2022 Rp106,35 Triliun untuk BUMN
Erick Thohir Minta Persetujuan DPR Konversi PMN Non Tunai untuk Dua Klaster BUMN