Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras terjadi karena program bantuan sosial (bansos) pangan yang aktif digelontorkan pemerintah.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, program bansos pangan justru bertujuan untuk memenuhi pasokan dan menstabilkan harga beras yang terus alami kenaikan.

"Kan (bansos) itu merupakan bagian dari mengatasi pasokan pangan, menstabilkan harga (beras)," kata Haryo kepada awak media di Jakarta, (13/2).

Haryo menyebut, kenaikan harga dan kelangkaan beras disebabkan mundurnya musim tanam akibat dampak El-Nino.

Anak buah Menko Airlangga ini mencatat, produksi beras dalam negeri pada periode Januari sampai Maret diperkirakan hanya 5,8 juta ton. Angka ini turun sekitar 37 persen dibandingkan periode yang sama 2023 lalu.

"Kenaikan harga beras itu, sejauh informasi yang saya terima itu dipengaruhi oleh mundurnya musim tanam," kata Haryo.

Dia bilang masalah kenaikan harga dan kelangkaan beras ini sudah dimonitor Presiden Jokowi. Bahkan dia baru saja menghadiri rapat bersama kepala negara untuk mengatasi situasi terkini.

"Tadi baru ada rapat terkait tersebut yang dipimpin Presiden (Jokowi). Artinya Kemenko Perekonomian memonitor perkembangan harga pangan termasuk beras dan berkoordinasi dengan stakeholders ya, KL terkait, kemudian juga memonitor di lapangan," beber Haryo.

Di sisi lain, upaya pemerintah untuk melakukan impor beras juga menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi stok beras dalam negeri.

Antara lain tingginya harga beras impor akibat kenaikan harga pupuk dunia. Ini merupakan dampak dari terganggunya pasokan bahan baku pupuk akibat perang Rusia dengan Ukraina.

Tak hanya itu, konflik di Terusan Suez juga membuat situasi dunia makin runyam. Akibatnya rantai pasok pangan dunia jadi terganggu.

"Kemudian juga rantai pasok global, akibat konflik di Terusan Suez, itu mengganggu juga pasokan pangan dunia, di Asia. Jadi hal-hal tersebut mengganggu," imbuh Haryo.

Untuk itu, pemerintah sudah memerintahkan Perum Bulog agar mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP) yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP).

Percepatan penyaluran beras SPHP ini diharapkan dapat menekankan harga beras yang terus melambung.

"Terus juga mempercepat impornya juga. Jadi yang mendapatkan penugasan Bulog, diperintahkan kepada Bulog mempercepat proses impor dan penyaluran," kata Haryo.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menyoroti ihwal kenaikan harga dan kelangkaan beras di pasaran yang banyak dikeluhkan masyarakat selaku konsumen.

Eliza menilai, tren kenaikan harga beras dan kelangkaan beras ini dipengaruhi oleh program bantuan sosial (bansos) pangan yang gencar dilakukan pemerintahan Jokowi di tahun politik.

"Karena pemerintah mengguyur bansos, akibatnya stok CBP di Bulog saat ini hanya sekitar 1,2 juta, tidak cukup kuat mengintervensi kenaikan harga di pasar," ungkap Eliza saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa (13/2).

Senada, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan mengatakan, kenaikan harga beras sekarang telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.

Reynaldi mencatat, harga beras medium dijual Rp13.500 per kilogram (kg). Sedangkan beras premium sudah menyentuh Rp18.500 per kg.

"Ini harga beras tertinggi sepanjang pemerintahan presiden Jokowi," ujar Reynaldi kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (12/2).