Pemerintah berencana pangkas PNBP industri hulu untuk turunkan harga gas
Dia mengakui pemerintah masih mencari formula tepat untuk menurunkan harga gas di Indonesia. Pemerintah ingin harga gas bisa diterima oleh industri hilir, namun tidak mematikan industri hulu migas. Harga gas saat ini yang masih ada di kisaran USD 11 per MMBTU diakui Arcandra banyak dikeluhkan.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, mengungkapkan pemerintah berencana mengurangi bagian negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di industri hulu gas. Hal ini jadi salah satu rencana untuk menurunkan harga gas.
"Kalau pun turun harga gas, maka komponen yang akan diturunkan adalah bagian pemerintah, baik itu PNBP atau unsur pajak lainnya. Tapi ini domainnya di Kementerian Keuangan," ungkapnya di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).
Dia mengakui pemerintah masih mencari formula tepat untuk menurunkan harga gas di Indonesia. Pemerintah ingin harga gas bisa diterima oleh industri hilir, namun tidak mematikan industri hulu migas.
"Kami di ESDM mencoba menurunkan harga gas di hulu. Tapi kalau terlalu rendah juga akan membunuh bisnis gas di hulu. Nah kita mau seimbang antara hulu dan hilir ini."
Harga gas saat ini yang masih ada di kisaran USD 11 per MMBTU diakui Arcandra banyak dikeluhkan oleh pelaku industri. Namun, dia menegaskan pemerintah tidak bisa menetapkan harga gas yang terlalu rendah, sebab berpotensi merugikan industri hulu migas.
"Fertilizer company datang bilang tolong buat gas hulu 3 dollar, tapi bagaimana? Kita tidak bisa itu kenyataannya," katanya.
Oleh karena itu, dia meminta pihak industri bersabar agar pemerintah bisa mencari win-win solution dari persoalan harga gas ini.
-
Kenapa BPH Migas melakukan kerja sama dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya? Adapun PKS ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang tepat sasaran dan tepat volume pada Konsumen Pengguna.
-
Kapan kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya ditandatangani? Momentum penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Penjabat Gubernur NTB Hassanudin dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.
-
Apa saja yang ditinjau oleh BPH Migas di Terminal BBM Palaran? Kunjungan tersebut dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Saleh Abdurrahman melihat secara langsung kesiapan pasokan BBM di fasilitas yang dikelola PT AKR Corporindo Tbk, termasuk fasilitas bongkar muat/jetty (pelabuhan khusus BBM).
-
Apa yang dilakukan oleh BPH Migas di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
-
Di mana BPH Migas melakukan pemantauan SPBU? "Kami melakukan pemantauan kesiapan beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Lombok, khususnya yang lokasinya dekat dengan lokasi pelaksanaan event internasional MotoGP Indonesia 2024 akhir September 2024.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
Baca juga:
Arcandra sebut Blok Masela dan Natuna bakal penuhi kebutuhan gas nasional
Harga minyak dunia anjlok jelang pertemuan OPEC minggu depan
Kekhawatiran kelebihan pasokan buat harga minyak dunia kembali turun
Harga minyak dunia turun tertekan naiknya persediaan AS
PGN siap buktikan pengelolaan gas dilakukan transparan
KPPU denda PGN Rp 9,9 miliar
ICW temukan kerugian negara di sektor energi hingga Rp 133,6 T