Pemerintah butuh dukungan agar RI jadi pusat keuangan ekonomi syariah global
Pemerintah meminta dukungan semua pihak agar Indonesia menjadi pusat keuangan ekonomi syariah global. Melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor keuangan syariah.
Pemerintah meminta dukungan semua pihak agar Indonesia menjadi pusat keuangan ekonomi syariah global. Melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor keuangan syariah.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat membuka Forum Riset Ekonomi Keuangan Syariah (FREKS) XVI di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Selasa (12/9).
Bambang menegaskan, KNKS tidak hanya menangani keuangan syariah saja, namun juga diarahkan berkembang menjadi ekonomi syariah sebagai arus ekonomi baru.
"Kita ingin agar bank syariah berpartisipasi besar dalam pembiayaan pembangunan insfrastruktur. Misalnya pembiayaan energi terbarukan, kilang minyak, rel kereta api, pelabuhan, bandara hingga pembuatan pesawat udara," ujar Bambang.
Kendati demikian, Bambang menyadari saat ini aset bank syariah di Indonesia masih sangat kecil. Yang terbesar hanya Rp 80 triliun, terlalu kecil jika dibandingkan dengan aset bank milik BUMN besar yang memiliki aset hingga Rp 1.000 triliun. Selain itu, Indonesia juga belum memiliki lembaga keuangan syariah berskala besar sehingga peran perbankan syariah perlu ditingkatkan.
"Aset bank syariah di Indonesia yang terbesar hanya Rp 80 triliun," jelas Bambang yang juga Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) itu.
Ketua Dewan Komisioner Ototitas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengemukakan industri keuangan syariah nasional memiliki potensi besar untuk terus tumbuh. Sehingga perannya semakin dirasakan dalam mendukung perekonomian Indonesia.
"OJK bersama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah dan industri jasa keuangan, telah dan akan selalu melakukan upaya untuk perbaikan literasi keuangan syariah," ungkapnya.
Menurut Wimboh, dukungan riset dan keterlibatan akademisi dalam pengembangan industri keuangan syariah sangat penting di tengah semakin ketatnya persaingan industri jasa keuangan.
Perkembangan sektor keuangan syariah hingga Juni 2017, sektor perbankan syariah memiliki 13 Bank Umum Syariah, 21 UUS dan 167 BPRS. Pertumbuhan rata-rata aset (yoy) telah mencapai rata-rata 25,02 persen dalam 5 tahun terakhir. Dengan total aset sekitar Rp 387,87 Triliun, industri perbankan syariah mampu mengelola hampir 23,9 juta rekening dana masyarakat.
-
Bagaimana BSI meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia? BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan literasi dan menyediakan produk-produk keuangan syariah yang dibutuhkan masyarakat melalui ekosistem keuangan yang terintegrasi. Hal ini demi meningkatkan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang dilakukan Bappenas untuk membantu dalam alokasi pembiayaan? Ini meliputi lokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana Pancasila berperan dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter atau kepribadian bangsa. Hal ini yang kemudian membedakan antara bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Pancasila disahkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.
Baca juga:
Sri Mulyani beberkan hitungan pajak untuk penulis
Habiskan Rp 800 M, pertemuan tahunan IMF & Bank Dunia harus berdampak ke ekonomi RI
Kemenkeu alokasikan Rp 10 M latih kepala daerah kelola dana desa, ini kata DPR
Enam BUMN makin rugi usai diberikan PMN, ini kata pemerintah
Pemerintah dorong wirausaha muslim bantu majukan Indonesia
Revisi UU pajak dan retribusi daerah, Sri Mulyani kumpulkan pemda hingga akademisi