Pemerintah Diminta Fokus Penerapan Protokol Kesehatan Ketimbang Perpanjang PPKM
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap pemerintah tidak memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan PPKM sendiri akan berakhir pada Senin, 2 Agustus 2021.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap pemerintah tidak memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan PPKM sendiri akan berakhir pada Senin, 2 Agustus 2021.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi, Ajib Hamdani menekankan, baiknya pemerintah fokus dengan penerapan protokol kesehatan, tanpa memperpanjang PPKM.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Kenapa PPPK dibuat? Meskipun dengan perjanjian kerja, namun PPPK juga termasuk pegawai ASN. Hal yang membedakan dengan antara PPPK dan PNS, salah satunya terletak pada masa percobaannya. Jika PNS biasanya diberlakukan masa percobaan selama 1 tahun, sementara PPPK tidak berlaku kebijakan ini.
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
"Pengusaha lebih prefer pemerintah fokus dengan penerapan prokes. Agar dunia usaha bisa bertahan hidup dan bisa bergerak," kata Ajib saat dihubungi merdeka.com, Minggu (1/8).
Sambil penegakan protokol kesehatan pemerintah juga harus fokus dalam mengakselerasi vaksinasi. Caranya dengan mengoptimalkan semua infrastruktur yang ada dan menggandeng semua stakeholder termasuk, termasuk pengusaha.
BPP Hipmi salah satunya juga akan mendorong program vaksinasi pada tanggal 5-7 Agustus 2021. Pengusaha juga berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp21 miliar untuk pelaksanaan vaksinasi.
"Ini adalah bagian upaya nyata dunia usaha mendukung pertepatan vaksinasi," tandasnya.
Baca juga:
Dampak Ekonomi Dipertaruhkan Jika PPKM Diperpanjang
Hari ke-29 Penerapan PPKM di Banten, 3.955 Warga Melanggar Prokes Disanksi Polisi
Segera Berakhir, PPKM akan Berlanjut Diperpanjang?
Jelang PPKM Level 4 Berakhir, Lalu Lintas di Sejumlah Pos Penyekatan DKI Ramai Lancar
Anies Wacanakan Vaksinasi jadi Syarat Pembukaan Kegiatan di Jakarta
Tantangan Pemerintah Ciptakan Satu Paket Kebijakan untuk Bantu Seluruh Lapisan Rakyat