Pemerintah dinilai perlu memaksa pengusaha RI ikut tax amnesty
Perlu adanya simbiosis mutualisme dilakukan agar kebijakan tax amnesty tersebut antara pemerintah dan pengusaha.
Pemerintah dinilai belum memaksimalkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk menarik para wajib pajak ikut repatriasi. Untuk itu, pemerintah harus lebih sering aktif lagi untuk menarik uang milik warga negara Indonesia yang simpan di luar negeri. Sebab, dana yang disembunyikan di luar negeri telah diberikan insentif luar biasa.
"Ini insentif luar biasa, melindungi data ini harganya mahal sebetulnya, punya data butuh perlindungan data dia dijamin," ujar Pengamat Ekonomi Yanuar Rizki di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (23/7).
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
Dia menjelaskan, WNI yang menyimpan uangnya di luar negeri harus dipaksa untuk ikut melakukan repatriasi. Jadi, WNI tersebut tidak sekedar melakukan deklarasi.
"Harus ada upaya paksa saya melindungi asalkan kamu repatriasi. Kenapa diperkenankan deklarasi kalau begitu sama saja dia menyimpan uang diluar itu dilindungi, struktur enggak akan berubah," katanya.
Menurutnya, perlu adanya simbiosis mutualisme dilakukan agar kebijakan tax amnesty tersebut dapat berjalan secara benar untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri.
"Pemerintah selalu pemangku kebijakan perlu memaksa investor dengan menyiapkan instrumen yang mantap. Ini sebetulnya pemerintah enggak siap-siap banget selain pragmatis menambal APBN, kalau siap instrumen siap," pungkasnya.
Baca juga:
Apindo sebut dana repatriasi bisa kembangkan industrialisasi
UU tax amnesty dinilai cara baru legalkan pencucian uang
BUMN ini ditunjuk jadi penasihat keuangan Tax Amnesty
BNI prediksi bisa raup Rp 75 T dana repatriasi hasil Tax Amnesty
Pemerintah catat hasil tax amnesty sudah melebihi Rp 400 M
Ada Tax Amnesty, BEI prediksi IHSG bisa capai 5.300 akhir tahun
Cara Jokowi rayu pengusaha RI agar tak simpan uang di Singapura lagi