Pemerintah Diprediksi Tak Naikkan Harga BBM Pekan Ini, Cek Sederet Alasannya
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi memperkirakan, pemerintah belum akan mengumumkan kenaikan harga BBM sampai pekan depan. Alasannya, berapa pun kenaikan harga BBM pasti akan berdampak pada kenaikan inflasi.
Pemerintah terus memberi sinyal akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Terkini sejumlah menteri tengah berkumpul di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas rencana kenaikan harga BBM..
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi memperkirakan, pemerintah belum akan mengumumkan kenaikan harga BBM sampai pekan depan. Alasannya, berapa pun kenaikan harga BBM pasti akan berdampak pada kenaikan inflasi.
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Mengapa Pertamina menyesuaikan harga BBM? Pertamina menyesuaikan harga BBM untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga jual BBM non subsidi? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Bagaimana Pertamina memastikan harga BBM tetap kompetitif? “Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,” ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso. Fadjar menambahkan di tengah fluktuasi harga minyak dunia, Pertamina terus berupaya menjaga kinerja rantai pasoknya, termasuk fleksibilitas memperoleh minyak mentah (crude oil) sehingga harga produk BBM bisa tetap kompetitif.
-
Kenapa harga BBM di Singapura tinggi? Penerapan tarif pajak yang lebih tinggi telah menaikkan harga minyak di negara kecil tersebut.
-
Siapa yang berpendapat bahwa harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax bisa mengikuti pergerakan harga pasar? Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan sejenisnya memang mengikuti pergerakan harga di pasar, oleh karena itu perusahaan bisa menyesuaikan lebih fleksibel.
"Feeling saya mengatakan bahwa Jokowi tidak akan pernah mengumumkan kenaikan harga BBM Subsidi pekan ini, bahkan pekan depan sekali pun," kata Fahmy kepada wartawan, Jakarta, Rabu (23/8).
"Alasannya, kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 dan harga Solar menjadi Rp8.500 sudah pasti akan menyulut inflasi," sambung dia.
Dia menjelaskan, kontribusi inflasi kenaikan harga Pertalite diperkirakan sebesar 0,93 persen. Sedangkan kenaikan harga Solar diperkirakan sebesar 1,04 persen.
"Sehingga sumbangan inflasi kenaikan Pertalite dan Solar diperkirakan bisa mencapai 1,97 persen," katanya.
Perkiraan Inflasi Jika Harga BBM Naik
Fahmy mengatakan inflasi pada Juli 2022 sudah mencapai 5,2 persen (yoy). Jika BBM bersubsidi naik, total inflasi bisa mencapai 7,17 persen (yoy) dibandingkan dengan inflasi pada 2021 hanya pada kisaran 3 persen (yoy).
"Dengan inflasi sebesar 7,17 persen akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah sebesar 5,4 persen," kata dia.
Selain itu, inflasi 7,17 persen akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang memperberat beban masyarakat, terutama rakyat miskin. Bahkan kata dia, rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi BBM karena tidak punya kendaraan bermotor juga harus berkorban akibat penaikan harga BBM Subsidi.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo mengatakan opsi kebijakan yang akan dipilih terkait subsidi BBM yakni yang tidak memberatkan beban rakyat miskin. Berdasarkan pernyataan tersebut, Fahmy menilai Jokowi tidak akan menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. "Ini karena pertaruhannya cukup besar," imbuhnya.
APBN Tanggung Subsidi
Memang beban APBN untuk subsidi energi semakin membengkak hingga mencapai Rp502,4 triliun. Namun Fahmy mengingatkan beban subsidi tersebut merupakan total anggaran subsidi energi yang dibayarkan pemerintah yakni subsidi BBM, LPG 3 kg dan listrik.
Sedangkan, realisasi yang benar-benar dikeluarkan (cash out flow) per 31 Juli 2022 total subsidi energi baru sebesar Rp88,7 triliun, untuk realisasi anggaran subsidi BBM dan LPG 3 Kg baru sebesar Rp62,7 triliun.
Dengan beban pengeluaran sebesar itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan tambahan kuota Pertalite sebesar 5 juta KL. Selain pengeluaran riil subsidi BBM (cash out flow), ada juga tambahan pemasukan riil (cash inflow) di APBN akibat kenaikan harga komoditi ekspor yang meningkat.
Maka, berdasarkan komposisi tambahan pemasukan dan pengeluaran APBN 2022, Fahmy menilainya kenaikan BBM bersubsidi bukan urgensi bagi pemerintah.
"Sesungguhnya tidak ada urgency menaikkan harga BBM Subsidi pekan ini, bahan tidak juga tahun ini," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)