Pemerintah dorong perbankan permudah kredit rumah
"Dalam program sejuta rumah ini kami tidak hanya berharap dari para pengembang yang membangun rumah bersubsidi."
Pemerintah menekankan dukungan perbankan sangat diperlukan guna mendorong pembangunan satu juta rumah. Termasuk di dalamnya 700 ribu rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengatakan perbankan perlu memberi kemudahan masyarakat mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa saja syarat yang umumnya diminta bank untuk kredit usaha? Persyaratan tersebut melengkapi fotokopi identitas diri (KTP dan Kartu Keluarga), fotokopi penghasilan atau slip gaji, fotokopi NPWP, fotokopi buku tabungan dokumen kepemilikan agunan seperti BPKB, sertifikat (jika Anda mengambil pinjaman beragunan).
-
Siapa yang mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Bagaimana cara menentukan tenor pinjaman yang tepat untuk kredit usaha? Cara lainnya agar pinjaman dana bisa disetujui bank dengan menentukan tenor pinjaman. Tenor adalah jangka waktu pinjaman yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur. Dalam jangka waktu tersebut Anda harus membayar angsuran pinjamannya setiap bulan.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama penerbitan Kartu Kredit Indonesia? PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) menandatangani kerja sama penerbitan kartu kredit pemerintah domestik (KKPD) atau yang saat ini disebut dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah.
"Dalam program sejuta rumah ini kami tidak hanya berharap dari para pengembang yang membangun rumah bersubsidi tapi juga pada perbankan sehingga mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah dengan KPR," ujar Syarif dalam laman resmi Kementerian PUPR, kemarin.
Menurut Syarif, pihaknya menggandeng perbankan nasional dan daerah menjalankan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan fasilitas itu, masyarakat bisa memiliki rumah dengan harga yang ditetapkan pemerintah dengan angsuran kredit ringan.
"KPR FLPP ini harus kita sosialisasikan bersama-sama agar masyarakat bisa memiliki rumah dengan berbagai kemudahan yang ada dari pemerintah, apalagi dalam penyalurannya, BPD ikut dilibatkan."
Penyaluran KPR FLPP dilakukan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR dilakukan bekerja sama dengan sepuluh bank nasional dan 15 Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Adapun sepuluh bank nasional tersebut antara lain BTN, BTN Syariah, BRI, BRI Syariah, Bank Artha Graha, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, BNI, Bukopin dan Bank Mayora.
Kemudian 15 bank daerah antara lain BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Timur Syariah, BPD Sumatera Utara. Kemudian, BPD Sumatera Utara Syariah, BPD Nagari, BPD Riau Kepri.
Lalu, BPD Sumsel dan Bangka Belitung, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Timur, BPD Kalimantan Selatan, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Nusa Tenggara Timur dan BPD Papua.
(mdk/yud)