Pemerintah Jokowi pangkas 12 izin untuk bangun sejuta rumah
"Ada 33 izin yang diperlukan untuk mengurus perizinan dan akan dipangkas menjadi 21 izin." ujar Darmin.
Pemerintah tengah melakukan percepatan pembangunan sejuta rumah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal. Meski begitu, pembangunan ini masih mengalami berbagai kendala, salah satunya masalah perizinan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan masih banyak peraturan yang tumpang tindih dan seharusnya tidak diperlukan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga, pemerintah akan melakukan penyederhanaan izin terkait pembangunan rumah untuk MBR.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
"Verifikasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa ada 33 izin yang diperlukan untuk mengurus perizinan dan akan dipangkas menjadi 21 izin. Kita akan mendesain ulang perihal ini sehingga masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar dapat menikmati," ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Selasa (12/4).
Dari sisi suplai, ada kendala ketersediaan kredit untuk sektor properti terutama para pengembang kecil, perizinan dan persyaratan pembangunan perumahan yang berbelit, panjang dan mahal.
Sementara dari demand, ada hambatan mulai dari ketersediaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan bunga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga rendahnya akses masyarakat terhadap produk perbankan, salah satunya terkait dengan isu bankability.
Dengan adanya pemangkasan izin ini, masyarakat berpenghasilan rendah mampu mendapatkan rumah dengan mudah dan tidak berbelit-belit. Sebab, penyelesaian izin selama ini membutuhkan waktu sekitar 753 hingga 916 hari.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus menambahkan, pemangkasan izin ini akan dibicarakan lebih lanjut karena menyangkut banyak pihak, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Perhubungan. Nantinya, pemangkasan tersebut akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).
"Realisasi pemangkasan izin tidak akan lama. Mungkin sekitar bulan depan, yaitu bulan Mei (perpresnya) muncul," jelas Maurin.
Baca juga:
Pemerintah janjikan lokasi program sejuta rumah dekat tempat kerja
Ahok akui pernah jadi penghubung pengusaha dengan Jokowi
Kemarahan Jokowi soal lama dan mahalnya urus sertifikat tanah
Pulang dari Brebes, Jokowi terbang ke Padang buka IFR 2016
Presiden Jokowi soal reshuffle: Sampai hari ini belum
Jokowi mau jadikan desa kuat, Menteri Marwan siap kawal
Jokowi kesal urus sertifikat tanah mahal, ini jawaban Menteri Ferry