'Pemerintah lebih baik bahas sinergi Pertagas dan PGN'

Pemerintah hanya buang waktu membahas pemisahan National Gas Company (NGC) dari National Oil Company (NOC).

2016-01-30 17:46:00

Pemerintahan Jokowi-JK dianggap hanya membuang waktu membahas pemisahan National Gas Company (NGC) dari National Oil Company (NOC). Sebaiknya, Kementerian ESDM memprioritaskan pembahasan joint operation antara Pertagas dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

"Dari pada membahas pemisahan NGC, sebaiknya memang memikirkan cara untuk memajukan minyak dan gas, yang saat ini sangat terpuruk karena tata kelola yang salah. Misalnya, menuntaskan pembahasan joint operation," kata anggota Komisi VII DPR Kurtubi, di Jakarta, Sabtu (30/1).

Menurut Kurtubi, NGC memang tidak cocok diterapkan di Indonesia. Sebab, selain tidak efisien, juga akan membuat pengelolaan minyak dan gas semakin semrawut dan simpang-siur. Jika NGC diterapkan, lanjutnya, akan terjadi tumpang tindih antara perusahaan yang mengurus gas dan minyak. Pelaku usaha menjadi bingung, apakah akan mengikuti aturan pengelola gas atau pengelola minyak.

"Makanya, tidak ada gunanya membahas pemisahan tersebut. Tidak perlu ada pemisahan NGC dari NOC," lanjutnya.

Penerapan NGC hanya bisa dilakukan di negara yang tidak memiliki NOC. Selain itu, juga di negara yang memiliki karakteristik gas spesifik seperti Prancis yang memiliki perusahaan gas tersendiri. Tetapi jangan lupa, lanjutnya, negara tersebut bukan merupakan bukan produsen minyak yang signifikan sehingga tidak bisa ditiru Indonesia.

"Kalau (pengelolaan gas) di Indonesia dipisah, akan menimbulkan kebingungan di lapangan dan pengelolaan menjadi tidak optimal," kata Kurtubi.

Menurut Kurtubi, pemisahan NGC dari NOC memang sangat tidak relevan. Sebab pada dasarnya, sifat minyak dan gas yang sangat mirip. Minyak dan gas bumi, dihasilkan dari mata bor yang sama. Setelah keluar dari perut bumi, minyak dan gas bumi juga bisa saling substitusi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, jika Kementerian ESDM sebaiknya mengutamakan pembahasan sinergi antara Pertagas dan PGN, ketimbang mengutak-atik kemungkinan pemisahan NGC dari NOC.

"Silakan saja membahas hal itu. Tapi menurut saya, yang harusnya menjadi prioritas dan harus dituntaskan pemerintah adalah masalah sinergi," kata Marwan.

Marwan berpendapat, saat ini pembahasan sinergi, antara lain dalam bentuk joint operation memang sangat mendesak. Di antaranya, penggunaan pipa bersama antara PGN dan Pertagas, tanpa campur tangan para trader. Dengan penggunaan pipa secara bersama-sama, maka bisa meningkatkan efisiensi sekaligus bisa menekan harga jual gas kepada konsumen.

Terkait pemisahan NGC dari NOC, Marwan mengaku memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, NGC memang tidak cocok diterapkan di Indonesia. Yang harus dilakukan justru memperkuat perusahaan energi dalam negeri yakni Pertamina untuk menjadi national energy company. Dengan demikian, Pertamina tidak hanya mengelola energi dari hulu ke hilir, namun juga berbagai sektor energi, yakni minyak, gas, geothermal, dan sebagainya.

"Hal itu yang terjadi dengan Saudi Aramco, Iran Oil, dan Petronas. Dengan membuat NOC tersebut menjadi besar serta terintegrasi dari hulu ke hilir, akan lebih efisien dan memberikan pelayanan dengan harga murah," katanya.

Mencuatnya wacana pemisahan NGC dari NOC dilontarkan pengamat energi UGM Fahmy Radhy. Fahmy berpendapat, saat ini Pertamina terlalu banyak memegang berbagai sektor, termasuk gas dan minyak. Akibatnya, Pertamina tidak fokus sehingga sulit menjadi NOC bertaraf internasional. Begitupun banyak pihak menengarai, saat ini pun pembahasan mengenai pemisahan tersebut juga sudah dilakukan di Kementerian ESDM.

(mdk/idr)