Pemerintah Luncurkan Panduan Pendanaan Biru Dorong Ekonomi Berkelanjutan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama dengan kementerian lembaga (K/L) bekerja sama meluncurkan Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru (Blue Finance Instruments Development Guideline), untuk mempercepat serta mendukung penguatan pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama dengan kementerian lembaga (K/L) bekerja sama meluncurkan Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru (Blue Finance Instruments Development Guideline), untuk mempercepat serta mendukung penguatan pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
Dalam rangka mengejar pencapaian target SDG's pada tujuan 14 kehidupan di bawah laut, dan tujuan 13 pada perubahan iklim, perlu dilakukan suatu transformasi ekonomi melalui inisiatif sektor biru yang didukung oleh pendanaan biru berkelanjutan.
-
Apa yang sedang dibangun oleh PLN untuk memfasilitasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia? PLN sendiri saat ini sedang membangun green enabling supergrid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations. “Karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi energi terbarukan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, serta jauh dari pusat demand yang berada di Jawa, maka kita rancang skenario Green Enabling Supergrid. Sehingga, potensi EBT yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ke depan menjadi termanfaatkan. Selain itu, tentunya akan mampu membangkitkan kawasan dengan memunculkan episentrum ekonomi baru," jelas Darmawan.
-
Bagaimana Pertamina ingin membangun energi berkelanjutan? Dalam mewujudkan NZE 2060, imbuh Nicke, strategi Pertamina yang paling utama adalah bagaimana kita membangun atau memiliki sustainable energy. Sustainable artinya adalah semua material dan bahan bakunya dimiliki Indonesia, suplainya harus ada dan kemudian kita memiliki kemampuan untuk mengolahnya menjadi energi yang lebih baik.
-
Kenapa PLN menerapkan strategi ARED untuk pengembangan energi baru terbarukan? Oleh karena itu, Darmawan mengatakan, PLN di bawah arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan strategi Accelerated Renewable Energy Development (ARED) yang mampu meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan hingga 75% pada tahun 2040.
-
Kapan Pemprov Kaltim mendorong Perusda untuk menerapkan model bisnis berbasis energi terbarukan? Upaya transformasi energi di Kalimantan Timur mulai diterapkan dalam bisnis perusahaan daerah (Perusda) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar Indonesia perlahan beralih ke energi terbarukan.
-
Siapa yang mendorong Perusda untuk menerapkan model bisnis berbasis energi terbarukan? Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik pun merespon dengan mendorong Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) membuat model bisnis berbasis energi terbarukan.
-
Apa itu energi potensial? Dalam ilmu fisika, pengertian energi potensial adalah energi yang memengaruhi benda karena posisi (ketinggian) benda tersebut yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan energi potensial tersebut.
"Kami menyadari kebijakan keberpihakan diperlukan, karena tantangan pendanaan di masa depan akan semakin berat. Karena itu langkah awal kita adalah memantapkan upaya pembangunan ekonomi biru dengan mempersiapkan landasan yang kokoh bagi perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia ke depan," ujar Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, Jakarta, Selasa (1/11).
Saat ini, memang telah ada instrumen pendanaan berupa SDGs Bond yang dikeluarkan pada 2021, yang berhasil mengumpulkan hingga 500 juta Euro dan juga penerbitan obligasi Green Sukuk senilai USD1,2 miliar pada 2018. Dana ini telah membiayai proyek-proyek strategis di Indonesia, namun belum menyentuh sektor pembangunan kelautan yang berkelanjutan, kata dia.
"Berbagai kegiatan di sektor biru yang tertuang dalam SDGs Government Security Framework tersebut tidak mungkin dapat diimplementasikan seluruhnya hanya melalui pembiayaan dari APBN. Untuk itu diperlukan suatu pendanaan inovatif melalui instrumen pendanaan biru seperti Bonds/Sukuk, Trust Fund, Blended Financing, dan lain-lain," jelas dia.
Untuk mengembangkan suatu instrumen pendanaan biru di Indonesia diperlukan sebuah panduan yang dapat digunakan secara nasional sebagai acuan. Panduan ini dapat menjadi pelengkap dari dokumen dokumen terkait yang sudah ada, termasuk SDGs Government Security Framework.
"Kementerian PPN/Bappenas sebagai Kementerian Penjuru memiliki mandat untuk dapat menyediakan suatu dokumen strategis berkaitan dengan perencanaan dan pendanaan pembangunan, untuk itu Bappenas telah menyusun Blue Finance Instruments Development Guideline sebagai suatu dokumen panduan dalam penyusunan instrumen pendanaan biru nasional," kata Suharso.
Dirinya sangat optimis dengan suksesnya SDGs Bond atau Green Sukuk yang pernah dilakukan sebelumnya akan semakin menunjukan kepemimpinan Indonesia dalam mengawal isu-isu lingkungan hidup baik di darat dan laut serta pengembangan mekanisme pendanaannya yang inovatif dan berkelanjutan.
"Instrument yang tengah kita konkretkan panduannya ini, kami harapkan akan menjadi salah satu jawaban dalam memenuhi gap pendanaan di sektor kelautan dan perikanan di masa yang akan datang guna mencapai target pembangunan dalam kerangka SDGs dan Blue Economy," tutup Suharso.
Baca juga:
Erick Thohir: Santri Garda Terdepan Perjuangan Bangsa
Data Regsosek Jadi Bekal Pemerintah Jangkau Seluruh Masyarakat
Sri Mulyani: Ekonomi Global Tertekan, Pasti Imbas ke Indonesia
Kalahkan Inggris & Prancis, Indonesia Masuk Daftar 10 Negara Ekonomi Terbesar Dunia
Sri Mulyani: Indonesia Punya Banyak Alasan untuk Optimis Tetap Maju
Menko Luhut Beberkan Andil China dalam Perekonomian Indonesia