Pemerintah masih tunggu kebijakan Trump soal TPP
Dalam proses perjanjian seperti ini akan memakan waktu dan negosiasi yang ketat. Sebab, setiap negara mempunyai ego masing-masing.
Kementerian Perdagangan masih terus mengkaji keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama perdagangan Trans Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP) pasca terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).
"Kami sedang studi jadi jawabannya ngambang. Tidak ada satupun negara yang berani ambil sikap termasuk AS sendiri," ujar Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita di kantornya, Jumat (11/11).
-
Bagaimana cara Indonesia dan Malaysia memperkuat kerja sama bilateral mereka? Kunjungan tersebut merupakan pertemuan yang sukses, dan kedua Kepala Negara menyetujui untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, serta berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa masalah perbatasan kedua negara.
-
Bagaimana cara ASEAN dan Tiongkok memperdalam kerja sama perdagangan dan ekonomi? Para menteri juga mencatat implementasi Program Kerja 2022-2026 untuk memperdalam kerja sama Perdagangan dan Ekonomi ASEAN China FTA, termasuk kerja sama finansial dan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ASEAN dan dukungan Tiongkok untuk promosi ekspor produk ASEAN.
-
Kenapa kerja sama antara ASEAN dan Tiongkok perlu ditingkatkan? Melihat peran ASEAN dan Tiongkok yang penting bagi kawasan, kerja sama antara kedua belah pihak harus terus ditingkatkan,” kata Zulkifli Hasan.
-
Di mana kerja sama ini ditandatangani? Penandatangan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT Indonesia Comnets Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya, disaksikan oleh Nokia Asia Paific Enterprise Lead, Stuart Hendry di Mobile World Congress, Barcelona, hari ini.
-
Apa saja contoh kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Malaysia? Dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, Malaysia merupakan partner perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan jumlah investasi ke-5 di tahun 2022 di ASEAN.
-
Kapan kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya ditandatangani? Momentum penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Penjabat Gubernur NTB Hassanudin dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.
Menurutnya, dalam proses perjanjian seperti ini akan memakan waktu dan negosiasi yang ketat. Sebab, setiap negara mempunyai ego masing-masing.
"Bagaimana keinginan satu negara dengan yang lain sangat berbeda, ego negara sangat kuat sekali, temasuk suara dari Indonesia. Posisi kita akan lihat, TPP minimal akan delay. Indonesia akan melihat ini ancaman dan peluang. Karena posisi kita baik politik, geografis sangat strategis, dan apa yang kita miliki dibutuhkan oleh AS dan negara lainnya," jelasnya.
Enggartiasto menambahkan pemerintah saat ini masih wait and see dari kebijakan yang akan diambil Donald Trump. Selain itu, pemerintah juga masih melihat untung dan ruginya dari perundingan kerja sama TTP ini.
"Apa untung ruginya dimana kita bisa masuk negosiasinya tapi kan kita semua negara menunda dari pemilu ini (Pemilu AS). Karena statement AS itu sendiri menunda, jadi tunggu saja," pungkasnya.
Baca juga:
Pemerintah tunggu arahan Donald Trump soal perjanjian TPP
DPR: SDM Indonesia tak siap gabung pasar bebas AS
Gabung pasar bebas AS, nilai perdagangan RI bisa tambah Rp 38 T
Menteri LHK era Soeharto sebut perjanjian TPP rugikan Indonesia
Indonesia perlu belajar dari Brexit dalam soal pasar bebas
Ini pentingnya Indonesia gabung pasar bebas Amerika Serikat
Aturan tenaga kerja asing RI 'tak cocok' dengan pasar bebas AS