Pemerintah Siapkan Rp2,36 Triliun untuk Penguatan Pendidikan Pesantren dan Keagamaan
Sementara untuk bantuan operasional pesantren, madrasah, ataupun lembaga pendidikan keagamaan lainnya agar disertai dengan petunjuk teknis yang dikoordinir oleh Kemenag.
Pemerintah saat ini tengah menggodok kebijakan penguatan dalam sektor pendidikan, khususnya pesantren dan pendidikan keagamaan.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menjelaskan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan sudah menyetujui anggaran dengan total Rp2,36 triliun untuk afirmasi (penguatan) pendidikan pesantren.
-
Kapan Pondok Pesantren Musthafawiyah didirikan? Didirikan Abad 20 Melansir dari beberapa sumber, ponpes ini didirikan pada 12 November 1912 oleh Syeikh Musthafa bin Husein bin Umar Nasution Al-Mandaily.
-
Apa yang dilakukan K.H. Abbas Abdul Jamil di Pondok Pesantren Buntet? Selama memimpin Pondok Pesantren Buntet, Kiai Abbas (sapaannya) terus menyampaikan semangat nasionalisme kepada para santri yang ia asuh. Ia yakin, kekuatan santri yang jumlahnya tidak sedikit mampu menumbangkan bangsa penjajah yang sewenang-wenang di Indonesia.
-
Di mana Pondok Pesantren Raudhatul Mujawwidin berada? Pondok Pesantren Raudhatul Mujawwidin berdiri di Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.
-
Bagaimana suasana pengajian di Pesantren Mambaul Hikam II yang dihadiri Mutiara Baswedan? "Pas perjalanan ke sini nggak menyangka seramai ini. Orang banyak banget sampai antre. Masya Allah semangatnya luar biasa. Insya Allah saya bisa belajar," kata Tia dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (26/12).
-
Kapan Pondok Pesantren Langitan didirikan? Jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni pada tahun 1852, Kiai Muhammad Nur mendirikan pondok pesantren di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.
-
Kapan Ganjar-Mahfud berangkat ke MK? Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Senin, (22/4).
"Sudah ada diskusi secara teknis yang dilakukan Kemenag terkait afirmasi tersebut dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sudah menyetujui total anggaran sebesar Rp2,36 triliun," kata Muhadjir dalam siaran pers, Selasa (9/6).
Dia menjelaskan hal tersebut terus dikoordinasikan sebelum dilaporkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kemudian dia juga meminta agar pembagian alokasi anggaran tersebut melakukan pertimbangan secara proporsional dari tiap-tiap pesantren. Sementara untuk bantuan operasional pesantren, madrasah, ataupun lembaga pendidikan keagamaan lainnya agar disertai dengan petunjuk teknis yang dikoordinir oleh Kemenag.
"Masalah proporsionalitas ini sangat penting, berapa jumlah santrinya, jumlah pengajar, pengasuh, dan lain-lainnya. Kalau bisa data itu nanti bisa dijadikan dasar untuk afirmasi pesantren ke depan," ungkap Muhadjir.
Dia juga mengusulkan agar komponen listrik juga masuk dalam skenario pemberian bansos kepada pesantren. Tidak hanya jenis bantuan sosial yang berasal dari Kemensos dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Kemudian juga menjelaskan pihak Kemenag juga akan mempersiapkan peta 21 ribu pesantren pilihan. Nantinya pihak Kementerian PUPR pun akan berkoordinasi terkait pembangunan tempat wudu, MCK, dan tempat cuci tangan.
"Pondok pesantren harus menjadi percontohan bagi implementasi kenormalan baru dalam kehidupan dengan mengutamakan hidup bersih dan sehat," kata Muhadjir.
Kemenag Berikan Bantuan 1,2 juta Ustaz
Sementara itu, Muhadjir juga menjelaskan pihak Kemenag akan menyiapkan 1,2 juta data Ustaz yang terdampak ekonomi akibat Covid-19. Data tersebut akan dijadikan acuan untuk memberikan bantuan sehingga tidak terjadi kesalahan.
"Lebih dari 1,2 juta ustaz by name-by address dengan disertai NIK agar dapat dipadankan ke dalam DTKS sehingga tidak terjadi duplikasi dalam pemberian bantuan," jelas Muhadjir.
(mdk/idr)