Pemerintah Siapkan Subsidi Hulu Jargas Rumah Tangga Akibat Impor LPG Sudah Tembus 6 Juta Ton di 2024
Tingginya impor LPG membuat pemerintah berencana mensubsidi hulu jargas agar masyarakat mendapatkan harga gas lebih murah.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memperluas jaringan gas (jargas) di luar sektor industri. Salah satunya lewat rencana pemberian subsidi untuk jargas rumah tangga.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pemberian subsidi di sektor hulu untuk pemakaian jargas rumah tangga. Tujuannya, agar daya beli masyarakat lebih terdongkrak.
"Kita juga lagi olah kebijakan, bagaimana harga gas hulu bisa murah. Sehingga memang masyarakat penerima jaringan gas di rumah juga daya belinya tidak terganggu," ujar Arifin di Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (2/8).
Arifin bilang pihaknya sedang mengkaji perihal subsidi untuk sektor hulu migas. Agar distribusi gas lewat jargas harganya bisa lebih murah di tingkat rumah tangga.
"Selama ini kan yang disubsidi pengusaha. Sekarang nanti hulunya yang kita subsidi supaya masyarakat penerima bisa dapat harga yang dalam jangkauan," beber Arifin.
Arifin meyakini pemberian subsidi pada sektor hulu jaringan gas rumah tangga bisa menekan angka impor LPG yang tiap tahunnya mencapai 6 juta ton.
"Sekarang kan impor LPG 6 juta ton setahun. Kalau harganya USD 575 per ton, bisa dikaliin aja tuh," ungkap dia.
Sebelumnya, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen Dewan Energi Nasional (DEN), Yunus Saefulah, menyatakan anggaran pemerintah telah tergerus hingga Rp117 triliun untuk melakukan subsidi LPG 3 kg pada tahun ini. Sehingga, produksi LPG domestik dan peningkatan pembangunan jaringan gas perlu dilakukan.
Namun, Yunus menilai itu merupakan misi yang tak mudah. Sebagai contoh, ia melihat realisasi sambungan jaringan gas yang saat ini masih jauh dari target 2,5 juta sambungan jargas rumah tangga di 2024.
"Jargas ini baru sekitar 800 ribu, belum ada 1 juta rumah tangga. Masih jauh sekali, ini sudah dekat sekali, dan berat sekali untuk bisa mencapai itu," ujar Yunus beberapa waktu lalu.
Sementara untuk bisa mencapai misi stop impor LPG 2030, pemerintah disebutnya perlu mendongkrak sambungan jargas rumah tangga hingga empat kali lipat dari target 2024.
"Dengan cara bagaimana upayanya, tambahan jargas, jaringan gas kotanya menjadi diharapkan 10 juta rumah tangga. Kemudian mendorong pemanfaatan kompor listrik. Sehingga demand daripada listrik yang oversupply daripada PLN bisa terserap," ungkapnya.
"Kemudian juga memproduksi rich gas, meningkatkan produksi LPG dan seterusnya, kemudian mengembangkan DME. Menurut saya ini kiat-kiat menghentikan impor LPG," kata Yunus.