Pemerintah Singapura: Lee Hsien Yang Ubah Dendam Pribadi Jadi Isu Internasional
Lee Hsien Yang adalah “penerima manfaat utama dari sistem Singapura”.
Pemerintah Singapura menyatakan adik dari Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Lee Hsien Yang membuat dendam pribadi menjadi kampanye kotor internasional untuk melawan ayahnya, keluarganya, dan negaranya. Dalam wawancara dengan The Associated Press (AP), Lee Hsien Yang membuat berbagai klaim termasuk mengatakan bahwa Singapura telah menjadi jauh lebih represif.
Yang mengutip pernyataannya bahwa korupsi telah memburuk dalam satu dekade sejak kematian ayahnya sekaligus Perdana Menteri pendiri Lee Kuan Yew.
- Adik Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong Minta Suaka ke Inggris Gara-Gara Warisan
- Terbukti Terima Gratifikasi Rp4,8 Miliar, Mantan Menteri Perhubungan Singapura Divonis 12 Bulan Penjara
- Mantan Menteri Perhubungan Singapura Didakwa Terima Gratifikasi Rp4,7 Miliar
- Pemerintah Singapura Beri Subsidi Rp71 Juta bagi Pengangguran yang Terkena PHK
Menanggapi pertanyaan media dari AP, pemerintah Singapura mengatakan bahwa Lee Hsien Yang adalah “penerima manfaat utama dari sistem Singapura”.
Namun setelah pengadilan dan Mahkamah Disiplin memutuskan bahwa ia telah menyesatkan ayahnya , ia telah memutuskan untuk mengubah dendam pribadinya menjadi kampanye kotor internasional terhadap ayahnya, keluarganya, dan negaranya”.
Pemerintah Singapura mengatakan dalam tanggapannya bahwa AP harus mempertimbangkan fakta dan kesimpulan dari Pengadilan Disiplin ketika menilai kredibilitas klaim yang dibuat oleh Tuan Lee Hsien Yang.
Pertama, pengadilan menemukan bahwa dia dan istrinya, Nyonya Lee Suet Fern telah menyajikan “sebuah bangunan kebohongan yang rumit” dalam pelaksanaan wasiat terakhir Tuan Lee Kuan Yew .
Baik Pengadilan Disiplin dan kemudian Pengadilan Tiga Hakim, badan disiplin tertinggi yang menangani pelanggaran perilaku pengacara, mendapati Lee Hsien Yang dan istrinya menyesatkan Lee Kuan Yew dalam pelaksanaan surat wasiat terakhirnya.
Mereka juga ditemukan berbohong di bawah sumpah.
Temuan Pengadilan Tiga Hakim dan Pengadilan Disiplin tersedia secara daring, kata pemerintah.
"Saya percaya Anda juga akan menyediakannya kepada para pembaca, sehingga mereka dapat menilai sendiri kredibilitas klaim yang dibuat oleh Lee Hsien Yang," katanya.
Sikap Tegas Pemerintah Singapura
Dalam wawancaranya, Lee Hsien Yang mengutip contoh dugaan korupsi termasuk kasus pencucian uang bernilai miliaran dolar dan skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
“Semua contoh dugaan korupsi yang dikutip Lee Hsien Yang telah ditangani secara menyeluruh, baik melalui pengadilan maupun di parlemen,” kata pemerintah.
Sepuluh pelaku yang terlibat dalam kasus pencucian uang bernilai miliaran dolar telah dijatuhi hukuman di pengadilan dan asetnya disita.
Sebanyak 17 orang lainnya yang meninggalkan Singapura juga asetnya dibekukan dan disita, dengan surat perintah penangkapan dan Pemberitahuan Merah Interpol dikeluarkan terhadap empat orang di antaranya. Pemberitahuan Biru Interpol dikeluarkan terhadap 13 orang lainnya, kata pemerintah.
Terkait 1MDB, pemerintah mengatakan telah mengambil "tindakan tegas" terhadap bank dan individu yang gagal melaksanakan kewajiban anti pencucian uang mereka dalam kasus tersebut.
Ia juga memerintahkan penutupan unit lokal bank Swiss Falcon Private Bank dan BSI Bank, mengenakan sanksi keuangan pada delapan bank, dan mengeluarkan larangan terhadap individu nakal dan manajemen senior untuk bekerja di sektor keuangan Singapura, termasuk larangan seumur hidup bagi enam orang.
Dalam wawancara tersebut, Lee Hsien Yang juga mengutip kasus korupsi Keppel Offshore & Marine di Brazil.
Pemerintah mengatakan hal ini telah dibahas secara menyeluruh di parlemen pada bulan Februari tahun lalu, setelah mencapai resolusi global dan melakukan pembayaran penuh denda kepada otoritas Brasil. Dua mantan karyawan Sembcorp Marine juga telah didakwa di pengadilan Singapura.
Seatrium, entitas gabungan Keppel Offshore & Marine dan Sembcorp Marine, saat ini sedang berdiskusi dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai perjanjian penundaan penuntutan atas dugaan tindak pidana korupsi.
Pernyataan pemerintah juga menyebutkan skandal penipuan Wirecard dan pedagang komoditas global Trafigura.
"Skandal penipuan dan pelanggaran Wirecard terjadi di Jerman, tempat kasus-kasus tersebut kini ditangani. Mantan eksekutif Wirecard diadili di Munich," kata pemerintah.