Pemerintah tak boleh kalah sama calo gas dikeluhkan banyak industri
Salah satu contoh wilayah yang terdapat calo gasnya ada di Medan, Sumatera Utara. Industri di Medan terpaksa membayar lebih mahal gas bumi yang dibelinya karena PT Pertagas Niaga mengutip USD 1,55 per MMBTU, padahal Pertagas Niaga tidak memiliki pipa gas.
Tingginya harga gas dalam negeri masih menjadi sorotan. Salah satu penyebabnya adalah karena maraknya trader gas tak berfasilitas yang menguasai alokasi gas alias calo gas. Pemerintah tidak boleh terus membiarkan kondisi tersebut terus berlanjut.
Salah satu contoh wilayah yang terdapat calo gasnya ada di Medan, Sumatera Utara. Industri di Medan terpaksa membayar lebih mahal gas bumi yang dibelinya karena PT Pertagas Niaga mengutip USD 1,55 per MMBTU, padahal Pertagas Niaga tidak memiliki pipa gas.
-
Apa yang dilakukan Mies van Bekkum di Jakarta? Pada zaman dahulu, Mies van Bekkum datang ke tempat itu untuk menyatukan kembali keluarga Belanda yang terpisah akibat ditawan Jepang.
-
Siapa Mbah Joget? Dilansir dari kanal YouTube Tri Anaera Vloger, Mbah Joget sendiri merupakan seorang penari atau ronggeng pada masa kolonial Belanda.
-
Kenapa Jakarta semakin macet? Kemacetan di Jakarta dari waktu ke waktu semakin parah. Hingga kini, macet menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Siapa saja yang diarak di Jakarta? Pawai Emas Timnas Indonesia Diarak Keliling Jakarta Lautan suporter mulai dari Kemenpora hingga Bundaran Hotel Indonesia. Mereka antusias mengikuti arak-arakan pemain Timnas
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
"Industri di Medan sudah lama mengeluhkan ini. Mereka harus bayar lebih mahal karena ada calo gas, pemerintah tidak boleh kalah sama calo gas ini," kata Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Roby Agusman Harahap, dihubungi wartawan, Kamis (9/2).
Wakil Ketua Komisi B, Jenny Luciana Berutu meminta agar pemerintah memperbaiki tata kelola gas bumi terutama terkait masalah alokasi gas bumi. Karena sudah sekian lama, Kementerian ESDM memberikan alokasi gas ke badan usaha yang justru tidak punya infrastruktur, hanya bermodal kertas dan kedekatan dengan penguasa.
"Kementerian ESDM justru memberikan alokasi gas ke badan usaha yang tidak punya infrastruktur gas. Contohnya di Medan, ada PGN yang punya pipa gas langsung ke industri di Medan, tapi tidak dapat alokasi gas. Alokasi gas justru jatuh ke badan usaha yang tidak punya infrastruktur, ini aneh tapi nyata terjadi di Medan," ungkap Jenny.
Dia mengungkapkan lagi, buruknya tata kelola gas juga diperparah dengan adanya praktek ilegal penjualan LNG (gas alam cair).
"Ada badan usaha jualan LNG pakai truk tanpa izin alias ilegal dan dibiarkan. Ini kami minta untuk dihentikan segera. Pertamina sudah mati-matian bangun pipa gas dari Arun ke Belawan ratusan kilometer, ada truk LNG ini ya pipa tersebut nggak kepakai, ngapain dulu pemerintah minta pipa gas Arun-Belawan dibangun," jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, berikut ini adalah rincian harga gas di Industri khususnya di Medan dari mulai asal sumber gas hingga ke tangan industri.
Pertama, pasokan gas ke industri di Medan terbagi atas dua sumber yakni dari LNG dari Kilang LNG Bontang, Kalimantan Timur dan sumber gas dari Pertamina EP di Sumatera Utara yang dialirkan melalui pipa.
Untuk sumber pertama dari LNG Bontang, LNG tersebut merupakan alokasi gas yang ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk industri di Medan. Harganya US$ 7,8 per MMBTU. Hampir 63% komposisi harga gas ke industri di Medan berasal dari harga gas di hulu. Artinya harga gas bumi ke industri sejak awal sudah mahal.
Kedua, LNG dari Bontang tersebut kemudian di regasifikasi di Terminal Regasifikasi Arun, Lhokseumawe, Aceh. Biaya proses regasifikasi atau menjadikan gas alam cair jadi gas bumi dikenakan USD 1,5 per MMBTU. Lalu ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yakni USD 0,15 per MMBTU, jadi total USD 1,65 per MMBTU.
Ketiga, gas bumi dari Terminal Regasifikasi Arun diangkut melalui pipa trasmisi Arun-Belawan milik PT Pertamina Gas (Pertagas) sepanjang 350 km. Pertagas mengenakan biaya angkut gas sebesar USD 2,53 per MMBTU dan ditambah PPN sebesar USD 0,25 per MMBTU, sehingga total USD 2,78 per MMBTU.
Keempat, setelah dari Pertagas, gas bumi tersebut harus melalui 'keran' perusahaan trader gas yaitu Pertagas Niaga. Masalahnya perusahaan ini tidak memiliki fasilitas pipa sama sekali. Trader gas tak bermodal fasilitas ini memungut biaya margin sebesar USD 0,3 per MMBTU.
Lalu, Pertagas Niaga mengenakan lagi biaya yang namanya Gross Heating Value (GHV) Losses sebesar USD 0,33 per MMBTU.
Tak cukup sampai disitu, Pertagas Niaga juga mengenakan Own Used & Boil Off Gas (BOG) sebesar USD 0,65 per MMBTU serta Cost of Money sebesar USD 0,27 per MMBTU. Total, trader tak berfasilitas yaitu Pertagas Niaga memungut USD 1,55 per MMBTU.
Lalu, sumber gas dari produksi Pertamina EP dikenakan USD 8,24 per MMBTU, kemudian diangkut melalui pipa transmisi gas bumi Pangkalan Susu-Wampu yang dikelola Pertaggas dengan biaya USD 0,92 per MMBTU termasuk pajak.
Dengan dua sumber gas tersebut di campur menjadi satu, lalu dibagi volume gas masing-masing pasokan, maka harga rata-rata gas bumi sebelum dibeli oleh PGN sebesar USD 10,87 per MMBTU. Kemudian oleh PGN diteruskan ke pelanggan industrinya dengan biaya yang dikenakan USD 1,35 per MMBTU. Biaya tersebut adalah ongkos distribusi gas bumi melalui pipa gas bumi milik PGN sepanjang lebih dari 640 km. Sehingga ujungnya industri-industri di Medan membeli gas bumi dengan harga USD 12,22 per MMBTU.
Baca juga:
Harga minyak dunia naik usai data stok AS meningkat
Hingga 2030, RI butuh Rp 1.066 T bangun infrastruktur gas bumi
Jawa Barat jadi provinsi pertama rasakan krisis gas bumi
Indonesia di ambang krisis gas bumi di 2019
Arcandra: Kami tengah lakukan reformasi kebijakan pemanfaatan gas