Pemerintah Tak Toleransi Kerusakan Lingkungan Akibat Reklamasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan tidak akan menolerir segala bentuk kerusakan lingkungan di wilayah laut akibat kegiatan reklamasi. Hal itu dipertegas dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan tidak akan menolerir segala bentuk kerusakan lingkungan di wilayah laut akibat kegiatan reklamasi. Hal itu dipertegas dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, menyebutkan salah satu kerusakan akibat kegiatan reklamasi terjadi pada hutan bakau (mangrove).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi? Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan. Upaya ini untuk menghadapi urbanisasi, perubahan iklim dan populasi yang terus meningkat.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) menjamin ketertelusuran sekaligus keberlanjutan sumber daya perikanan, khususnya ikan konsumsi.
-
Siapa saja yang diajak Kementan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan ketahanan pangan? Selain itu, Mentan memastikan bahwa kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan. Di antaranya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023 untuk Indonesia Maju.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
"Kami tidak menoleransi kerusakan mangrove, lamun atau lainnya (karena reklamasi)," kata dia, dalam acara sosialisasi perizinan di bidang pengelolaan ruang laut, di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Rabu (11/9).
Ini dijelaskan oleh Dirjen Brahmantya karena izin tidak termasuk dalam kawasan konservasi, tambang, hutan dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).
Izin Reklamasi adalah izin yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan reklamasi atau konstruksi. Untuk dapat melakukan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah, pemerintah daerah dan pelaku bisnis harus memiliki izin lokasi air dan izin untuk melakukan reklamasi.
Kewenangan Menteri KP dalam memberikan izin reklamasi mencakup area strategis nasional tertentu, area strategis nasional, lintas provinsi, pelabuhan perikanan yang dikelola oleh kementerian, objek vital nasional, proyek strategis nasional, dan area konservasi air nasional.
"Sementara kewenangan gubernur meliputi perairan kurang dari 12 mil dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulaua. Sedangkan jika luas rencana reklamasi lebih dari 100 hektare, wajib mendapat rekomendasi menteri," ujarnya.
Dirjen Brahmantya mengungkapkan persyaratan untuk mengajukan izin reklamasi, yaitu izin untuk lokasi air, izin lingkungan untuk kegiatan reklamasi dan sumber daya material, IUP operasi produksi disertai dengan pernyataan kemampuan untuk menyediakan sumber daya material.
Permohonan izin juga harus mencakup master plan reklamasi, studi kelayakan, rencana reklamasi terperinci dan bukti kepemilikan tanah.
"Harus juga ada pernyataan kemampuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan mata pencaharian masyarakat. Dan harus ada kesepakatan antara pemohon dan pemasok sumber daya material," katanya.
Jika permohonan diterima, izin reklamasi berlaku selama lima tahun. Pengajuan untuk pelaksanaan izin reklamasi harus melalui layanan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).
Izin untuk melakukan reklamasi dilakukan untuk meningkatkan nilai lingkungan dengan prioritas pentingnya melindungi lingkungan pesisir serta lokasi di mana bahan reklamasi diambil.
Baca juga:
Soal Reklamasi, Gubernur Bali Mengadu ke JK dan Marahi Dirut Pelindo III
Pelindo III Akui 8 Hektare Kawasan Mangrove di Pelabuhan Benoa Rusak
Patuh Gubernur Bali, Pelindo III Hentikan Sementara Reklamasi di Pelabuhan Benoa
Anies Soal Reklamasi: Tidak Ada Lagi Jual Beli Kedaulatan
4 Momen Ini Bikin Menteri Susi Marah
Anies Baswedan Pimpin Upacara HUT RI di Pulau Reklamasi
75 Bus Transjakarta Akan Angkut PNS untuk Upacara di Pulau Reklamasi