Pemerintah Target Investasi Pendukung Hilirisasi Rp250 T di Gelaran G20

Pemerintah menargetkan investasi Rp 250 triliun didapat dari forum Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG). Angka ini merupakan target investasi yang masuk guna mendukung misi hilirisasi.

2022-02-08 13:51:16

Pemerintah menargetkan investasi Rp 250 triliun didapat dari forum Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG). Angka ini merupakan target investasi yang masuk guna mendukung misi hilirisasi.

Hal ini juga menyangkut pada proses transisi energi yang sedang dijalankan oleh Indonesia dan dunia. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan angka ini masih sebagai hitungan kasar darinya, namun bisa dijadikan sebagai target.

"Ini angka kasar, minimal Rp 200-250 triliun bisa kita jadikan target, tapi detail angkanya kita sedang menyusun," katanya dalam Inaugurasi TIIWG G20, Selasa (8/2).

Dia pun mengkhususkan dana investasi yang didapatkannya itu akan disalurkan untuk menunjang kegiatan hilirisasi berbagai bahan baku. "Sektor apa? batubara untuk menuju pada DME (Dimetil Eter) dan Metanol, nikel ke baterai, cooper harus ada sampai dengan minimal 70 persen nilai tambahnya," katanya.

Adanya target yang dikejar melalui forum ini, Bahlil mengatakan ini akan menunjang target investasi paa 2022 sebesar Rp 1.200 triliun. Sebelumnya Indonesia berhasil merealisasikan investasi sebesar Rp 900 triliun di 2021.

Indonesia disebut-sebut sebagai satu-satunya negara yang membangun industri tambangnya dari hulu ke hilir. Artinya dari bahan baku, pengolahan, hingga produknya sedang dibangun oleh Indonesia.

Menteri Bahlil Lahadalia mengatakan, pembangunan industri hulu-hilir itu merupakan salah satu upaya dalam melakukan transisi energi ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Dengan begitu, investasi juga diharapkan ikut masuk membangun industri EBT ini.

"Dunia hari ini terutama Eropa ingin meninggalkan energi fosil dan mulai masuk ke EBT, termasuk mobil listrik ini, kita satu-satunya negara di dunia sekarang yang sedang mendorong industrinya dari hulu ke hilir itu Indonesia. Tak ada negara lain yang memulai dari tambang," terangnya.

Namun dalam menarik investasi, kata Menteri Bahlil, Indonesia masih kurang dalam segi kepemilikan teknologi canggih. Dengan begitu, dia berharap bisa melakukan kolaborasi dengan negara-negara pemilik teknologi canggih tersebut.

"Teknologi yang ada di Korea, China, Jepang, itu juga harus investasi dengan kita, investasi di dalam negeri, sambil BUMN dan pengusaha nasional juga kita dorong," katanya.

Investasi Dibidik Indonesia Lewat G20

Adapun, Indonesia dipercaya untuk memegang Presidensi G20 di tahun ini. Momentum besar ini dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk mendorong sektor perdagangan, industri, dan investasi melalui berbagai forum pertemuan akan digelar.

Menteri Bahlil mengatakan, Presidensi G20 merupakan pasar yang besar karena menguasai 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 75 persen perdagangan global, serta 60 persen dari populasi dunia.

"Fokus pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan momentum G20, pertama, adalah kita mendorong untuk investasi berkelanjutan, investasi yang inklusif," kata dia.

Dia menekankan Indonesia harus berada di barisan terdepan untuk mendorong transformasi ekonomi, salah satunya melalui green energy. Dengan modal sumber daya alam yang melimpah, pemerintah saat ini mendorong hilirisasi yang bernilai tambah.

"Dunia hari ini mereka ingin meninggalkan (bahan bakar) fosil, mereka masuk kepada energi baru terbarukan termasuk otomotif, mobil listrik. Satu-satunya negara di dunia yang sekarang sedang mendorong industrinya dari hulu ke hilir itu Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga sedang mendorong investasi yang ramah lingkungan dan berkeadilan. Pemerintah ingin setiap investasi yang masuk bisa memberikan transfer teknologi bagi tenaga kerja di dalam negeri.

"Jadi antara yang punya teknologi yang sudah barang tentu dari luar negeri, ada di Eropa, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang harus kolaborasi dengan kita investasi di dalam negeri," lanjut dia.

Terakhir, pemerintah juga menginginkan investasi dari luar negeri bisa memberikan manfaat bagi pengusaha di daerah, termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan begitu, investasi bisa memiliki dampak inklusif.

"Arahan Bapak Presiden kepada kami itu investasi tidak hanya dilihat dari sisi nominal angka, dari sisi negara mana yang masuk, tapi juga investasi yang berkeadilan untuk bagaimana memberdayakan pengusaha-pengusaha daerah dan UMKM. Ini yang akan menjadi fokus kita," pungkasnya.

Reporter: Arief Rahman

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)