Pemerintah Target Kemiskinan Ekstrem di 2023 Turun Hingga 3 Juta Penduduk
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem di 2023 bisa mencapai hingga 3 juta penduduk. Ini menjadi salah satu kebijakan prioritas yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem di 2023 bisa mencapai hingga 3 juta penduduk. Ini menjadi salah satu kebijakan prioritas yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
"Tahun 2023 kita harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5 juta sampai 3 juta penduduk," kata Suharso dalam konferensi pers Hasil Sidang Kabinet Paripurna yang ditayangkan secara virtual, dikutip Antara, Rabu (16/2).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Bagaimana Indonesia berencana untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Bangladesh? Dalam bidang energi dan infrastruktur, disampaikan pula terkait kesiapan Indonesia dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bangladesh melalui konsorsium proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
Dia menjelaskan, target ini sejalan dengan rencana penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 0-1 persen pada 2024, sesuai target pembangunan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan bahwa tema dari RKP maupun PPKF (Pokok-pokok Kebijakan Fiskal) Tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Selain kemiskinan, Pemerintah juga menyusun sejumlah kebijakan prioritas pada tahun 2023 yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini pendidikan dan kesehatan.
Kemudian, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan lapangan kerja, pemulihan dunia usaha hingga revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas. Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai nol emisi tahun 2060 melalui ekonomi hijau dan transisi energi.
"Mengingat Indonesia akan mencapai 'net zero emission' pada tahun 2060, pembangunan rendah karbon dalam hal ini transisi energi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim," imbuhnya.
Terhadap infrastruktur, Pemerintah juga akan melanjutkan dan menyelesaikan infrastruktur dasar yakni air bersih dan sanitasi. Dalam Hasil Sidang Kabinet Paripurna itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 ditargetkan mencapai 5,3-5,9 persen.
Kemudian, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen; penurunan tingkat pengangguran terbuka berkisar 5,3-6 persen; rasio gini berada di level 0,375-0,378. Indeks pembangunan manusia ditargetkan berada pada 73,29-73,35 persen dan tingkat kemiskinan sebesar 7-8 persen. Indikator pembangunan juga diukur dari nilai tukar petani yang ditargetkan mencapai 103-105 serta nilai tukar nelayan 105-107.
Baca juga:
Tembus Pasar Global, Pertanian Indonesia Perlukan Modernisasi
Sebabkan Kemiskinan hingga Wabah, Ini 5 Fakta Krisis Ekonomi di Banyumas 1930-1935
Menko Muhadjir: Jangan Bikin Sulit Orang Susah
Bappenas: Tenaga Kerja Muda Rawan Sekali Menjadi Miskin
Cara Warga Miskin Peroleh Bantuan Hukum Gratis
Pemerintah Pakai Dana PEN Tekan Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilayah