Penanganan Pandemi Lebih Penting Dibanding Membahas Pengecatan Pesawat Kepresidenan
Langkah pemerintah melakukan pengecatan Pesawat Kepresidenan menjadi sorotan karena dinilai tidak pas dilakukan di tengah krisis akibat pandemi covid-19. Bahkan, banyak yang menilai pengecatan ulang pesawat merupakan bentuk foya-foya.
Langkah pemerintah melakukan pengecatan Pesawat Kepresidenan menjadi sorotan karena dinilai tidak pas dilakukan di tengah krisis akibat pandemi covid-19. Bahkan, banyak yang menilai pengecatan ulang pesawat merupakan bentuk foya-foya.
Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengungkap biaya pengecatan ulang pesawat Kepresidenan B737-800 yang sangat fantastis. Jumlahnya mencapai USD 100 ribu sampai USD 150 ribu atau sekitar Rp 1,4 miliar hingga Rp 2,1 miliar.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Mengapa Presiden Jokowi hadir di acara serah terima pesawat? Acara serah terima Pesawat C-130J-30 Super Hercules untuk TNI AU.
-
Dari mana keberangkatan kereta api Lebaran di Jakarta? Pertama, keberangkatan Kereta Api (KA) lebaran dari Jakarta dilakukan dari empat stasiun, yakni Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, Stasiun Manggarai, dan Stasiun Bekasi.
-
Siapa yang mencobai kereta cepat Jakarta Bandung bersama Presiden Jokowi? Rabu (13/9) hari ini Raffi Ahmad berkesempatan mencobanya bersama Presiden Jokowi.
-
Siapa yang menemani Prabowo menjajal kereta cepat Jakarta Bandung? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkesempatan menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Selasa (19/9/2023).
-
Bagaimana perasaan Prabowo setelah menaiki Kereta Cepat Jakarta Bandung? Prabowo pun memuji Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sangat nyaman dan modern. "Iya pertama kali saya naik luar biasa. Sangat nyaman, membanggakan sebagai anak bangsa," kata Prabowo di Stasiun KCIC Halim Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023).
Menanggapi, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai pengecatan pesawat bukan hal yang penting. Dia lebih melihat bagaimana Pemerintah melaksanakan tugasnya dalam penanganan pandemi covid-19.
"Pengecatan pesawat bukan hal yang penting, membahasnya juga tidak penting. Saya Lebih memilih melihat bagaimana pemerintah melaksanakan tugas pokoknya, bagaimana penanggulangan pandemi dan bagaimana penyaluran bantuan kepada masyarakat," kata Piter kepada Liputan6.com, Rabu (4/8).
Lebih lanjut, jika ditanya etis tidaknya pengecatan pesawat kepresidenan tersebut, maka akan banyak sekali permasalahan yang muncul. Namun yang penting semua berjalan sesuai tugas dan arahan Presiden.
"Kalau Kita bahas etis tidak etis, nanti akan banyak sekali (yang dipermasalahkan). Misalnya Pak Menteri Masih dapat tunjangan, etis tidak etis? Kenapa gak semuanya disumbangkan untuk bantu Masyarakat miskin. Masing-masing ada yang bertanggung jawab, apakah para pejabat tersebut melaksanakan arahan presiden secara optimal," ujarnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini mengatakan bahwa rencana pengecatan pesawat Kepresidenan RI sudah dimulai sejak 2019. Menurut dia, biaya pengecatan pesawat yang mencapai Rp 2 miliar pun sudah dianggarkan di APBN.
Dia memastikan saat ini anggaran pemerintah sudah difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana aturan dari Kementerian Keuangan.
"Anggaran saat ini sudah fokus pada pandemi, sesuai dengan aturan dan ketentuan Kementerian Keuangan. Rencana ini tentunya sudah ada juga di dalam APBN, jadi ya harus dilaksanakan," kata Faldo, Rabu (4/8).
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Sri Mulyani Prediksi Anggaran Kesehatan Melebihi Rp300 Triliun Tahun Ini
Sri Mulyani Pantang Menyerah Meski Covid-19 Varian Delta Hambat Pemulihan Ekonomi
Realisasi PEN per Juli Rp305 T, Bantuan PKL Masih Tahap Finalisasi
Dorong Pemulihan Ekonomi, Pengusaha Minta BPUM Disalurkan Tepat Sasaran
Pemerintah Target Vaksinasi Covid-19 Mampu 2 Juta per Hari
Bank Dunia Soroti Pentingnya Adopsi Teknologi Digital dalam Pemulihan Ekonomi