Penduduk miskin capai 25,95 juta orang di Maret 2018, terendah sejak krisis 98
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).
Kepala BPS, Suhariyanto menyebutkan angka tersebut paling rendah sejak krisis moneter yang dialami Indonesia pada 1998 silam. "Ini pertama kali Indonesia mendapatkan tingkat angka kemiskinan satu digit, terendah sejak 1998. Meski penurunan jumlah penduduknya tidak yang paling tinggi," kata Suhariyanto di kantornya, Senin (16/7).
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana BPS berperan dalam penyusunan kebijakan pemerintah? BPS memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan data statistik yang akurat dan terpercaya. Serta dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah, dan dalam menunjang kepentingan masyarakat umum.
-
Apa tugas utama dari BPS? Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Meski mengalami penurunan, Suhariyanto menegaskan bahwa tugas pemerintah masih banyak sebab jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. "Menurut saya kita masih punya banyak PR, kebijakan harus tepat sasaran. Memang presentase paling rendah tapi jumlah (penduduk miskin) masih besar."
Dia mengungkapkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018.
Selama periode September 2017-Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018)
Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). "Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 73,48 persen. Angka ini naik dibandingkan kondisi September 2017, yaitu sebesar 73,35 persen," ujarnya.
Sementara, jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir.
"Sedangkan komoditi non makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi."
Baca juga:
Bertemu Wapres JK, Khofifah bahas cara menuntaskan kemiskinan di Jatim
Ini penyebab banyak masyarakat kecil belum nikmati listrik versi Menteri Rini
Mensos: Progam PKH dan Desa Sejahtera Mandiri sukses mendorong kemandirian warga
Buka IDF 2018, Wapres JK harap masalah kesenjangan ekonomi RI ditemukan solusi
Presiden Bank Dunia dan menteri Jokowi kumpul bahas sampah plastik di Bali