Penempatan Dana Rp30 Triliun Sudah Cair, Ini Fokus 4 Bank BUMN
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa penempatan uang negara sebesar Rp30 triliun kepada empat bank yang masuk dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) sudah tersalurkan kepada bank masing-masing.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa penempatan uang negara sebesar Rp30 triliun kepada empat bank yang masuk dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) sudah tersalurkan kepada bank masing-masing.
Adapun dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis Bank Umum yang terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Siapa Mutiara Baswedan? Mutiara Annisa Baswedan lahir pada 3 Juni 1997. Kini, gadis kecil dalam foto di atas pun sudah tumbuh dewasa. Menjadi anak pertama dan perempuan satu-satunya, Mutiara juga sangat dekat dengan sang ayah.
-
Kapan Mutiara Baswedan menyelesaikan pendidikannya? Tahun 2020 lalu, Mutiara pun akhirnya lulus dan diwisuda. Meskipun saat itu wisuda dilakukan secara daring, hal ini tak membuat kebahagiaan keluarga ini berkurang. Dalam potret ini, Anies pun tampak bangga dan mencium pipi putrinya yang akhirnya menyelesaikan pendidikannya.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Di mana Sri Mulyani dan Retno Marsudi bertemu? Kemarin (1/8), akhirnya kita bertemu saat rapat bersama di Istana Merdeka... Always glad to meet my bestie,",
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
"Pagi hari dengan Gubernur BI (Perry Warjiyo) sampaikan ke saya sudah komplit sebelum Pukul 09.00 WIB pagi sudah ada di bank Himbara (uangnya)," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (29/6).
Bendahara Negara ini menyampaikan, empat bank tersebut nantinya akan menggunakan dana itu untuk difokuskan kepada kegiatan bisnisnya. Seperti Bank Mandiri Penyaluran kredit akan difokuskan untuk produktif, padat karya, ketahanan pangan, dan mendukung sistem logistik nasional dengan target penyaluran Rp21 triliun.
Untuk Bank BRI dana digunakan untuk mendukung rencana bisnis berupa rencana ekspansi kredit UMKM 6 bulan ke depan sebesar Rp122,50 triliun dengan komposisi segmen mikro sebesar 88,87 persen atau Rp108,80 triliun.
Sedangkan untuk Bank BNI, dana tersebut akan difokuskan untuk melaksanakan ekspansi kredit pada sektor riil untuk korporasi, usaha menengah dan kecil serta consumer loan dalam 3 bulan ke depan senilai Rp15,04 triliun.
Terakhir untuk Bank BTN, dana akan difokuskan pada rencana penyaluran kredit pada Juli hingga Des 2020 sebesar Rp30,03 triliun yang didominasi oleh penyaluran KPR serta kredit lainnya di sektor perumahan. "Ini diharapkan berdampak ke sektor riil secara lebih nyata," tandas dia.
Perketat Pengawasan
Pemerintah akan terus monitoring penempatan uang negara sebesar Rp30 triliun kepada empat bank yang masuk dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Hal ini dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan dana tersebut.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya bersama dengan otoritas terkait akan memantau dan melakukan evaluasi agar penempatan dana kepada Bank Umum bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Secara ketat pihaknya juga akan melakukan monitoring kepada bank-bank tersebut setiap bulannya.
"Ini dievaluasi selama tiga bulan. per bulan dimonitoring gimana bank gunakan dana tersebut," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (29/6).
Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, penempatan dana ini harus dilakukan secara penuh kehati-hatian. Tak tanggung-tanggung dalam pengawasannya presiden juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, hingga lembaga terkait lainnya.
"Monitoring dan pengawasan dilakukan oleh aparat tersebut kebijakan dilakukan secara transparan, keputusan penyaluran dana secara terbuka, dan untuk pelaksanaan monitoring di internal kemenkeu dan BPKP, aparat penegak hukum juga bisa turun," tegasnya.
(mdk/azz)