Penerapan Pajak Karbon Dinilai Dapat Dorong Daya Saing Industri
Penerapan pajak karbon yang sedang direncanakan pemerintah dapat mendorong perwujudan ekonomi rendah karbon dan menjaga daya saing industri Indonesia. Penundaan atas pengenaan nilai ekonomi karbon akan berdampak negatif terhadap daya saing industri di pasar dunia.
Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Paul Butar Butar mengatakan, penerapan pajak karbon yang sedang direncanakan pemerintah dapat mendorong perwujudan ekonomi rendah karbon dan menjaga daya saing industri Indonesia. Menurutnya, penundaan atas pengenaan nilai ekonomi karbon akan berdampak negatif terhadap daya saing industri di pasar dunia.
"Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di sektor ketenagalistrikan serta inisiatif rendah karbon yang digunakan di industri-industri lain merupakan contoh nyata pergerakan menuju ekonomi rendah karbon," ujar Paul di Jakarta, dikutip Antara, Minggu (12/9).
-
Apa yang sedang dibangun oleh PLN untuk memfasilitasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia? PLN sendiri saat ini sedang membangun green enabling supergrid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations. “Karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi energi terbarukan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, serta jauh dari pusat demand yang berada di Jawa, maka kita rancang skenario Green Enabling Supergrid. Sehingga, potensi EBT yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ke depan menjadi termanfaatkan. Selain itu, tentunya akan mampu membangkitkan kawasan dengan memunculkan episentrum ekonomi baru," jelas Darmawan.
-
Bagaimana Jakarta Electric PLN bisa unggul di set pertama melawan Jakarta Livin Mandiri? Serangan dua pemain asing yaitu Marina Markova dan Katerina Zhidkova membuat PLN unggul 25-19.
-
Kapan pertandingan Jakarta Electric PLN melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia berlangsung? Sebagai informasi, tim ini sebelumnya sempat tertinggal di set pertama dan ketiga pada lanjutan PLN Mobile Proliga 2024 yang berlangsung pada Minggu (5/5).
-
Bagaimana Pertamina Patra Niaga meningkatkan ketahanan energi di Indonesia Timur? Beroperasinya tanki BBM dan LPG ini juga dapat menjaga ketahanan energi di daerah tersebut. Tanki LPG Wayame dan Jayapura misalkan, kedua tanki LPG ini meningkatkan ketahanan energi LPG sekitar 8-13 hari.
-
Bagaimana Eceng Gondok bisa menjadi sumber energi terbarukan? Biomassa eceng gondok di Amerika Selatan dapat dielaborasi menjadi biofuel. Rendahnya lignin pada eceng gondok membuatnya menjadi pilihan yang ideal untuk produksi biofuel. Selulosa dan hemiselulosa diubah dengan mudah menjadi gula dan dapat difermentasi, menghasilkan biomassa yang dapat dieksploitasi dalam industri biofuel. Eceng gondok juga digunakan dalam produksi briket, bioetanol, dan biogas.
-
Bagaimana Pertamina ingin membangun energi berkelanjutan? Dalam mewujudkan NZE 2060, imbuh Nicke, strategi Pertamina yang paling utama adalah bagaimana kita membangun atau memiliki sustainable energy. Sustainable artinya adalah semua material dan bahan bakunya dimiliki Indonesia, suplainya harus ada dan kemudian kita memiliki kemampuan untuk mengolahnya menjadi energi yang lebih baik.
Pendiri Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) Eddie Widiono juga mengatakan pasar dunia saat ini sudah bergerak dalam pengembangan ekonomi rendah karbon di segala lini dan menjadi pertimbangan dalam hubungan perdagangan bilateral dan multilateral.
Sebagai contoh, Uni Eropa, telah memulai diskusi dengan Parlemen Eropa mengenai implementasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang menyatakan produk-produk yang masuk ke pasar Uni Eropa akan mengalami penyesuaian harga sesuai dengan tingkat emisi karbon yang terkandung dalam produk tersebut.
"Penyesuaian juga menyangkut apakah negara asal produk tersebut sudah mengatur nilai ekonomi karbon," katanya.
Untuk itu, dia menegaskan pentingnya nilai ekonomi karbon bagi daya saing sektor industri, apalagi Indonesia tidak memiliki keleluasaan untuk menunda penerapan nilai ekonomi karbon.
Selain itu, konsep daya saing sebuah negara di pasar global saat ini mengalami pergeseran, karena daya saing tidak hanya ditentukan oleh kualitas atau harga dari barang dan jasa, tetapi juga memperhitungkan biaya eksternalitas yang ditimbulkan dari jejak emisi karbon barang dan jasa.
"Menunda penerapan nilai ekonomi karbon dengan tujuan menjaga daya saing Indonesia sebenarnya kontraproduktif dalam kerangka berpikir daya saing global saat ini," kata Eddie.
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan dua skema atau alternatif yang dapat dijadikan kebijakan untuk pemungutan pajak karbon di Indonesia dengan tujuan memaksimalkan pendapatan negara seiring dengan adanya pengurangan emisi gas rumah kaca.
Skema pertama yaitu mengadakan pungutan pajak karbon dengan menggunakan instrumen perpajakan yang sudah tersedia saat ini. Sedangkan skema kedua, dengan membentuk suatu instrumen baru, yaitu adanya kebijakan tersendiri mengenai pajak karbon di Indonesia.
Namun, penerapan skema ini tengah mengerucut kepada alternatif kedua, mengingat pemerintah sedang berencana untuk menetapkan instrumen baru pungutan pajak dalam revisi dari UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Baca juga:
RUU Energi Baru Terbarukan Diharap Tidak Bernasib Sama seperti Migas
Skema Patok Tarif EBT Dinilai Akan Membuat Masyarakat Tertekan
Tidak Libatkan Publik, RUU EBT Dicurigai untuk Kepentingan Bisnis
RUU EBT Dikhawatirkan Tingkatkan Emisi Karbon dan Bikin Energi Mahal
Akademisi Nilai Transmisi Energi Baru Terbarukan Berpotensi Gagal
Kementerian ESDM Optimalkan Pemanfaatan Sumber Panas Bumi di Timur Indonesia