Penerbitan SBN Valas di 2022 akan Pertimbangkan Kebijakan The Fed
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerbitan surat berharga negara (SBN) valas pada 2022 akan mempertimbangkan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, terutama terkait dengan rencana kenaikan suku bunga acuan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerbitan surat berharga negara (SBN) valas pada 2022 akan mempertimbangkan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, terutama terkait dengan rencana kenaikan suku bunga acuan.
"Ini yang akan mempengaruhi waktu dan jumlah penerbitan SBN kita dan ini masuk di dalam keseluruhan kerja serta kinerja yang akan kami lihat untuk pengelolaan utang tahun ini," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (2/2).
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diklaim sebagai informasi palsu yang beredar tentang Bank Syariah Indonesia? Beredar sebuah surat berisi pengumuman diklaim berasal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengubah tarif transfer antarbank dari menjadi Rp150.000 per bulan.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Bagaimana The Banker menilai kinerja BRI? Dalam situs resminya The Banker melakukan pemeringkatan Top 1000 World Banks 2023 mengacu pada pencapaian kinerja keuangan pada 2022. Adapun aspek penilaian diantaranya terdiri dari sisi balance sheet, income statement, dan capital adequacy.
Dengan demikian, penerbitan SBN valas tahun ini akan dilakukan secara kombinasi baik dengan denominasi dolar AS, euro, maupun yen Jepang.
Dia menegaskan akan terus melakukan kalibrasi mengenai optimalisasi dari komposisi mata uang asing dibanding domestik, sembari melihat perkembangan kondisi pasar untuk menentukan waktu maupun besaran yang tepat dalam penerbitan SBN.
Meski begitu, rencana penerbitan SBN dengan denominasi valas akan tetap dilihat pada keseluruhan 2022, baik di triwulan I, II, III, maupun IV. "Waktunya akan sangat ditentukan oleh kondisi pasar dan tentu dari sisi kebutuhan pembiayaan kami sendiri, serta kondisi kas negara," tambahnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan penerbitan SBN valas juga akan mempertimbangkan peluang yang paling tepat agar bisa menjamin stabilitas pembiayaan APBN, dengan risiko yang tetap dapat dikelola secara baik.
Kementerian Keuangan hingga saat ini terus melakukan adopsi strategi pembiayaan utang yang sifatnya selalu oportunistis dan fleksibel, namun tetap berfokus pada azas atau prinsip kehati-hatian dan akuntabiitas.
Menurut dia, oportunistis dan fleksibilitas sangat dibutuhkan dalam penerbitan SBN, terutama pada saat melihat kondisi pasar yang sangat dinamis seperti cepatnya pemulihan ekonomi negara maju diiringi lonjakan inflasi, sehingga terdapat normalisasi kebijakan yang akan menimbulkan dampak secara global, termasuk yang saat ini sedang dilakukan Fed.
"Oleh karena itu kami memasukkan faktor tersebut dan faktor dalam negeri. Kami akan mewaspadai, meneliti, dan merespons dinamika global yang akan terus terjadi," tandasnya.
Baca juga:
Pemerintah Alokasikan SBSN Rp29,53 T untuk 880 Proyek Infrastruktur di 2022
Kepemilikan Asing di SBN Terus Menyusut, Ini Keuntungannya
Pemerintah akan Lelang SBSN Seri SPN-S dan PBS
Realisasi Pembelian SBN Sepanjang 2021 Capai Rp358,32 Triliun
Per Hari Ini, Lelang SUN Serap Rp25 Triliun
Pemerintah Himpun Dana Rp97 Triliun dari Penjualan SBN Ritel di 2021