Penerima BBM Subsidi Bakal Pakai Data BPS
BPS sedang menyusun database penduduk Indonesia yang mencakup informasi mengenai tingkat kemiskinan dan sebagainya.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, mengungkapkan pada tahun 2025 akan diterapkan basis data (database) tunggal untuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Isa menjelaskan Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini sedang menyusun database penduduk Indonesia yang mencakup informasi mengenai tingkat kemiskinan dan sebagainya.
- Pemerintah Tiga Kali Revisi Data Penerima Subsidi BBM
- Skema Baru Penyaluran BBM Subsidi Tunggu Arahan Prabowo, Diubah Jadi BLT?
- Pendataan Masyarakat Berhak Gunakan BBM Pertalite Diperluas, Siapkan Data Ini untuk Daftar
- Pemerintah Bantah Ada Pembatasan BBM Subsidi, Tapi Siapkan Aturan Baru Penjualan Bensin
"Ini juga untuk 2025 saat ini BPS sedang bekerja terutama untuk membuat database unggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat miskinannya dan sebagainya," kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (11/12).
Isa menjelaskan, saat ini seluruh database yang ada, seperti database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta data dari PLN dan Pertamina, sedang dipadukan oleh BPS.
"Seluruh database yang ada apakah itu dari DTKS, kemudian database yang ada di BKKBN, database yang dimiliki oleh PLN Pertamina semuanya sedang dipadukan oleh BPS," jelas dia.
Isa menambahkam proses ini bertujuan untuk menjadi dasar penyaluran langsung tunai (BLT), subsidi langsung, dan program lainnya.
Ia bilang penjelasan lebih rinci terkait hal ini kemungkinan akan dijelaskan nanti pada tahun 2025 mendatang.
"Itu akan menjadi dasar nanti BLT subsidi langsung dan lain sebagainya. Ini sekarang sedang dikerjakan ini mungkin akan ada penjelasan yang lebih jelas nanti di tahun 2025," ucapnya.