Penetapan UMP Diminta Sesuai Kondisi Ekonomi Wilayah
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 harus menjadi kewenangan penuh gubernur setiap provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah pusat diharapkan tak mengintervensi proses penetapan UMP.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 harus menjadi kewenangan penuh gubernur setiap provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah pusat diharapkan tak mengintervensi proses penetapan UMP.
"Saya mendorong para gubernur untuk menetapkan UMP berdasarkan kondisi riil wilayahnya. Kalaupun ada rumus-rumus dalam PP No. 36/2021 maka ketentuan tersebut hanya sebatas acuan dan imbauan saja, bukan sebagai rumus yang mengatur 100 persen kewenangan gubernur," ujarnya, Jakarta, Selasa (16/11).
-
Di mana permasalahan tentang tenaga kerja terjadi? Susahnya cari Kerja di Indonesia Sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi masalah di Tanah Air Tak hanya karena lapangan kerja yang minim, rendahnya kemampuan pribadi juga jadi sebab kesulitan mencari pekerjaan
-
Apa saja contoh kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Malaysia? Dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, Malaysia merupakan partner perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan jumlah investasi ke-5 di tahun 2022 di ASEAN.
-
Kapan kerja keras akan terbayar? "Kerja keras terbayar jika kamu cukup sabar untuk menyelesaikannya."
-
Kenapa Hari Koperasi Indonesia diperingati? Tujuan peringatan ini guna mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk senantiasa menghidupkan koperasi sebagai jalan demi mewujudkan kesejahteraan bersama.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Mengapa kerja sama ekonomi Indonesia dan Kanada dipercepat? Lebih penting lagi, bagi Indonesia, kerja sama ekonomi tersebut dipercepat dengan landasan aturan dan arahan Presiden.
Timboel mengatakan, gubernur memiliki kepentingan dalam penetapan UMP dan UMK untuk mendukung konsumsi dan daya beli masyarakat di wilayahnya. Kenaikan UMP dinilai bisa meningkatkan daya beli pekerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Para Gubernur mengetahui kondisi ekonomi wilayahnya, dan akan menetapkan UMP sesuai kondisi wilayahnya. Kalau pun ada rumus-rumus dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 maka ketentuan tersebut hanya sebatas acuan imbauan saja, bukan sebagai rumus yang mengatur 100 persen kewenangan Gubernur," jelasnya.
Adapun variabel-variabel yang dipakai dalam rumus penetapan UMP dan UMK yang mengacu pada PP Nomor 36 tahun 2021 bisa menurunkan rata-rata konsumsi per kapita. Di sisi lain, rata-rata jumlah anggota keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja setiap tahunnya tidak berubah secara signifikan.
"Saya menilai dengan ketentuan penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021, rata-rata konsumsi per kapita cenderung akan turun. Kondisi ini akan menyebabkan nilai batas atas akan relatif cenderung turun," jelas Timboel.
Mengacu simulasi kenaikan UMP atau UMK 2022 yang telah terpublikasi, kata Timboel, menunjukkan kenaikan upah mayoritas di bawah 1 persen dan ada juga yang tidak naik karena nilai batas atas di bawah nilai eksisting.
"Kenaikan di bawah 1 persen atau tidak naik, sementara nilai inflasi di atas 1 persen memastikan daya beli buruh atau pekerja dan keluarganya akan menurun. Upah buruh atau pekerja tergerus inflasi," kata Timboel.
Kondisi penurunan daya beli ini akan menyumbang pada kondisi penurunan rata-rata konsumsi per kapita di suatu wilayah, yang akan dijadikan data acuan untuk penetuan UMP atau UMK tahun berikutnya. Potensi penurunan rata-rata konsumsi per kapita ini pun akan dikontribusi oleh penentuan upah minimum bagi pekerja di sektor usaha kecil mikro berdasarkan garis kemiskinan.
"Para Gubernur pastinya tidak mau daya beli buruh/pekerja tergerus inflasi sehingga rata-rata konsumsi per kapita di wilayahnya cenderung turun terus. Kondisi ini yang akan menjadi lingkaran setan bagi perekonomian provinsi maupun kabupaten atau kota di wilayahnya," tandasnya.
Baca juga:
Penjelasan Aturan Baru soal Upah Minimum yang Terapkan Batas Atas dan Batas Bawah
Aturan Baru Upah Minimum 2022, Ada Batas Atas dan Batas Bawah
Upah Harian Buruh Tani Per Oktober 2021 Naik 0,08 Persen
Ekonomi Jakarta Melambat, Pengusaha Sebut Tak Tepat Buruh Minta UMP Naik 10 Persen
Wagub DKI Soal Upah Buruh: Harus Realistis dengan Kondisi yang Ada
Wagub DKI Minta Maaf Besaran Kenaikan UMP 2022 Belum Sesuai Harapan