Kenaikan UMP 2025 Tak Dibahas Pemerintah, Bagaimana Nasib Buruh?
Menteri Ida menegaskan bahwa penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tidak dibahas olehnya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut bahwa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menaikkan upah minimum provinsi (UMP).
Ida memastikan, penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tidak dibahas olehnya, mengingat jabatannya akan selesai pada Oktober 2024 mendatang.
- KPU Respons Kebingungan Bawaslu soal Penerapan Batas Usia Minimun Cakada: Dalam Waktu Dekat Ada Perpres
- 3 Hakim MA Dilaporkan Karena Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Ini Respons KY
- Patuhi MA, KPU Segera Ubah Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah
- Wapres Sebut 4 Menteri Wajib Penuhi Undangan MK di Sidang Sengketa Pemilu
"UMP akan dibahas nanti. Mungkin tidak pada masa pemerintahan saya, ya pasti, pada masa pemerintahan yang baru," ungkap Ida saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).
Mengingat sisa waktu jabatannya tersebut, maka pembahasan kenaikan UMP akan dilakukan di masa awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Ida mengatakan, biasanya pengumuman dilakukan pada November setiap tahunnya.
"Kan diumumkannya biasanya November. Sudah pasti diumumkan di pemerintahan Prabowo," katanya.
Dia mengatakan, sejauh ini tidak ada pembahasan mengenai kenaikan UMP. Menurutnya, tidak ada diskusi juga dengan tim transisi soal nasib kenaikan gaji tersebut.
"Belum waktunya (dibahas). Belum ada dari sisi siklus pembahasan upah minimum provinsi, kan belum waktunya. Ini masih bulan Agustus ya," pungkasnya.
Kenaikan UMP 2024
Kelompok serikat buruh angkat suara soal putusan kenaikan upah minimum provinsi, atau UMP 2024 yang secara rata-rata kurang dari 5 persen. Menurut para buruh, angka itu tidak adil jika dibandingkan dengan kenaikan gaji PNS tahun depan yang sampai 8 persen.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban mengatakan, ketetapan upah minimum tahun depan tidak adil jika dibandingkan dengan PNS. Sebab menurutnya, aparatur sipil negara juga digaji oleh pajak yang dipotong dari pendapatannya.
"Jelas kenaikan upah buruh jauh dari kenaikan ASN. Seharusnya pemerintah memperhatikan hal ini, kelompok yang menyumbang pajak untuk gaji PNS adalah buruh," ujar Elly kepada Liputan6.com, Rabu (22/11).
Dalam pandangan Elly, kehidupan buruh kini seperti budak sistem oligarki. Sebab, upah yang mereka dapatkan kena potong pajak untuk dialokasikan sebagai gaji PNS yang dapat kenaikan 8 persen di tahun depan, juga untuk pensiunan yang terima lonjakan 12 persen.
"Buruh juga rakyat di mana setiap penghasilan akan dipotong pajak, belanja saja terkena pajak. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kaum buruh sebagai pembayar pajak kepada negara untuk kehidupan para ASN," katanya.
- Apakah Nyamuk Wolbachia Menularkan Bakteri ke Manusia? Ini Penjelasan Dinkes DKI
- Iklan Rokok Makin Ketat, Produsen: Picu PHK massal, Padahal Kita Serap Jutaan Tenaga Kerja
- Fraksi di DPRD DKI Bisa Usulkan Nama Pj Gubernur Jakarta
- Tim Aerobatik TNI AU dan AL Tampil di Bali International Show 2024, Menko Luhut: Simbol Kehebatan Negara
- Dugaan Korupsi PON Aceh-Sumut, Menpora Lapor Kejagung dan Polri
Berita Terpopuler
-
Ramai-Ramai Bela Kaesang soal Kasus Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi
merdeka.com 11 Sep 2024 -
Jokowi Beri Bonus Atlet Paralimpiade Paris, Peraih Medali Emas Terima Rp6 Miliar
merdeka.com 11 Sep 2024 -
VIDEO: Momen Presiden Jokowi Lantik Mensos Gus Ipul & Kepala BNPT Irjen Eddy Hartono
merdeka.com 11 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi Timnas Imbang Vs Australia, Bilang Hati-Hati Sampai Marteen Paes Jadi Sorotan
merdeka.com 11 Sep 2024 -
VIDEO: Geger Warga Ngaku Dipukul Paspampres Usai Video Selfie dengan Jokowi, Istana Buka Suara
merdeka.com 11 Sep 2024