Pengadaan Tanah 2 Bendungan Pengendali Banjir Jakarta Capai Rp 1,45 T
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi menyatakan, pihaknya membutuhkan dana hampir Rp 1,5 triliun hanya untuk pengadaan lahan konstruksi Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi menyatakan, pihaknya membutuhkan dana hampir Rp 1,5 triliun hanya untuk pengadaan lahan konstruksi Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor.
"Kalau total untuk Bendungan Sukamahi sekitar Rp 500 miliar, Bendungan Ciawi mendekati Rp 1 triliun," ungkap dia di Bendungan Ciawi, Bogor, Rabu (26/12).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengukur keberhasilan pembangunan jalan tol? "Dengan adanya jalan tol baru yang dioperasikan telah berhasil mengurangi waktu perjalanan dengan sangat signifikan," kata Basuki dalam cara Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan Kementerian PUPR menyelesaikan sebagian besar proyek strategis nasional? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Juli 2023 telah merampungkan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) atau 70 persen dari target 125 PSN.
Menurut catatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, resume pengadaan tanah untuk kedua waduk tersebut mencapai angka Rp 1,45 triliun. Untuk di Bendungan Sukamahi, biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 500 miliar untuk 645 bidang tanah atau seluas 46,69 hektare (ha).
Sementara untuk di Bendungan Ciawi, ongkos yang dikeluarkan harus lebih besar, yakni Rp 995 miliar untuk 940 bidang tanah atau seluas 76,6 ha.
Secara hitungan, Hari Suprayogi meneruskan, pembebasan lahan di Bendungan Sukamahi telah mencapai angka 50 persen, sedangkan Bendungan Sukamahi baru sekitar 35 persen. "Di sini (Ciawi) baru 35 persen, di sana (Sukamahi) 50 persen. Tapi semuanya progres, semuanya progres pembebasan lahan," jelas dia.
Adapun berdasarkan data Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR per 26 Desember 2018 ini, jumlah lahan yang telah dibayar di proyek Bendungan Sukamahi sebanyak 341 bidang atau seluas 18,06 ha. Sementara lahan yang belum dibayar sebesar 304 bidang atau 28,63 ha.
Sebanyak 205 atau 18,6 ha bidang tanah di proyek waduk tersebut kini dikabarkan masih dalam proses musyawarah.
Sedangkan untuk di Bendungan Ciawi, luas bidang bendungan yang telah dibayar yakni 239 bidang atau 24,03 ha. Sementara bidang yang belum terbayarkan sebesar 701 bidang atau 52,57 ha, dengan yang masih dalam proses musyawarah yakni 131 bidang atau 14,36 ha.
Namun begitu, sebanyak 85 bidang seluas 6,99 di waduk tersebut kini tengah menunggu tahapan pembayaran, dan ditargetkan rampung pada pekan ketiga Januari 2019.
Terkait target pembangunan fisik, Hari Suprayogi berharap, kedua bendungan itu bisa rampung pada akhir tahun depan. "Diharapkan 2019 akhir bisa selesai. Kita rencanakan Desember 2019 selesai," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan pembebasan lahan proyek bendungan penahan banjir Jakarta yakni Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor sedikit terkendala. Hal ini lantaran adanya bangunan seperti vila di tempat tersebut.
"Ini (realisasi) dibandingkan rencana memang ada defiasi dikarenakan masalah pembebasan lahan," ungkap Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi, di Bendungan Ciawi, Bogor, Rabu (26/12).
Sejauh ini proses pembebasan lahan di Bendungan Sukamahi baru mencapai 50 persen dan Bendungan Ciawi baru sekitar 35 persen. Pembangunan kedua bendungan tersebut dimaksudkan untuk menahan kiriman air dari hulu ke hilir yang kerap membuat Jakarta banjir saat musim hujan.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Selama 4 tahun, BNPP Bangun Jalan di Perbatasan Capai 2.780 km
Pembangunan 2 Bendungan Penahan Banjir Jakarta Rampung 2019
Jokowi: Ada Bendungan Ciawi dan Sukamahi, Banjir Jakarta Berkurang 30 Persen
Presiden Jokowi Tinjau Proyek Bendungan Sukamahi-Ciawi
Sandiaga: Buat Apa Bangun Infrastruktur Tapi Utang Terus Menumpuk?