Pengakuan naiknya harga beras gara-gara kebijakan Jokowi
Kebijakan Presiden Jokowi dituding jadi biang kerok naiknya harga beras.
Melambungnya harga beras selama lebih kurang sepekan terakhir, masih menjadi topik hangat yang jadi pembicaraan. Tidak heran mengingat beras merupakan komoditas strategis yang harus dijaga agar harganya tetap stabil.
Sebagai kebutuhan pokok, sedikit saja gejolak pada harga beras, dampaknya berpengaruh besar. Pengamat Pertanian Khudori mengatakan kenaikan harga beras semakin menggerogoti kemampuan daya beli rakyat miskin. Jika dibiarkan, tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat.
-
Kenapa harga beras di Jawa Tengah naik? Kenaikan ini dinilai signifikan dengan kondisi kemarau panjang yang sedang melanda berbagai daerah di Jawa Tengah.
-
Mengapa harga beras di Jakarta naik? Harga beras kualitas premium mengalami kenaikan menjadi Rp16.700 per kilogram dari kemarin Rp16.570.
-
Kenapa Jokowi meninjau Gudang Beras Bulog? Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Kapan harga gula di Boyolali naik? Memasuki akhir November, harga sejumlah kebutuhan pokok melambung tinggi.
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
"Harga liar jangan dibiarkan karena berpengaruh ke inflasi dan menggerogoti belanja warga miskin, serta nantinya berpengaruh ke kemiskinan. Ancaman terhadap kelaparan juga jadi persoalan berikutnya," ujar Khudori akhir pekan lalu.
Sejumlah pihak menyayangkan terlambatnya langkah pemerintah. Harga beras sudah terlanjur membuat rakyat menjerit. Operasi pasar dengan total 300.000 ton secara serentak di seluruh Indonesia, dinilai tak efektif menjinakkan harga beras. Sebab, sudah terjadi kekosongan pasokan selama 3 bulan mulai dari akhir 2014 sampai awal 2015.
Pemerintahan Jokowi-JK dijadikan kambing hitam, gagal menjaga harga beras tetap stabil. Bahkan, kebijakan Presiden Jokowi dituding jadi biang kerok naiknya harga beras. Merdeka.com mencatat pengakuan atas naiknya harga beras lantaran kebijakan Jokowi-JK. Berikut paparannya.
Jokowi mau hapus raskin
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron melihat, melambungnya harga beras disebabkan rencana pemerintah menghapus beras miskin dan diganti dengan subsidi langsung berbentuk uang elektronik atau e-Money.
"Beras merupakan komoditas yang sangat sensitif. Isu-isu itu jangan terlalu dilontarkan oleh pejabat. Salah satunya soal isu raskin (beras miskin) dihapus yang bakal diganti dengan e-money, ini berimplikasi (kenaikan harga). Karena pelaku beras akan menahan berasnya," ujar dia dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2).
Senada dengan DPR, pengamat pertanian Khudori juga menyebut rencana pemerintahan Jokowi- JK menghapus beras miskin (raskin) dan menggantinya dengan subsidi langsung berupa e-money, sebagai akar persoalannya.
"Raskin terlambat dibagikan karena katanya mau diganti e-money. Padahal itu (raskin) jadi sandaran hidup 15,5 juta masyarakat miskin," ujar dia.
Raskin telat dibagikan
Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis (Bapokstra) Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Robert J Bintaryo menuturkan, gejolak harga beras terjadi karena keterlambatan dan kurangnya pasokan beras untuk rakyat miskin (raskin).
"Beras raskin itu untuk 15,5 juta jiwa. Dan itu terlambat dibagikan pada bulan November-Desember. Sehingga jika itu tidak tersedia mereka tentu akan masuk ke pasar," kata Robert.
Terlambatnya penyaluran raskin juga diutarakan pengamat pertanian Khuidori. Pemerintah terlambat menyalurkan raskin karena berniat mengganti penyalurannya ke uang elektronik.
"Itu raskin enggak ada sekitar 700.000 ton. Gede banget itu 700.000 ton, sekitar 30 persen dari kebutuhan nasional," jelas dia.
Khudori menegaskan jumlah raskin yang tak tersalurkan tersebut menyebabkan masyarakat tidak bisa mendapatkan beras langsung dari pemerintah. Masyarakat pun terpaksa berburu ke pasar dan ini menyebabkan harga beras terus mengalami kenaikan.
"Anda bisa bayangkan, ketika itu tidak ada kan berarti semakin memperbesar perburuan pada pasar dan itu menambah eskalasi harga. Itu pasti," katanya.
700.000 ton kosong tiga bulan
Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekty tidak membantah, kenaikan harga beras secara psikologis dipengaruhi isu penghapusan raskin yang diubah dalam bentuk uang elektronik (E-Money).
Dengan rencana tersebut, penyaluran raskin sebesar 230.000 ton menjadi tidak tersalurkan pada November dan Desember 2014.
Pemerintah baru menugaskan Bulog untuk menyalurkan raskin kembali pada 1 Februari 2015. Dengan demikian, ada jeda waktu satu bulan pada Januari 2015 setelah penghentian raskin pada November dan Desember 2014.
"Jadi 700.000 ton kosong selama tiga bulan. Pemerintah baru 1 Februari 2015 menugaskan Bulog untuk Operasi Pasar melalui satgas," jawabnya.
Pengguna raskin membludak
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menuturkan, kenaikan harga beras yang terjadi di Indonesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kartel beras. Kenaikan harga beras lantaran suplai dan pasokan tidak seimbang.
Wakil ketua KPPU Sarkawi Rauf  melihat, kondisi ini dipicu keterlambatan pemerintah memberikan jatah raskin pada 15 juta rakyat yang membutuhkan. "Beras raskin yang harusnya dibagikan pada November dan Desember tidak diberikan. Sehingga 15 juta pengguna raskin membludak di pasar," kata dia.
Bulog cuma kulinya pemerintah
Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekty tak mau dijadikan kambing hitam atas persoalan kenaikan harga beras. Dia menegaskan, Bulog tidak memiliki kewenangan menentukan penyaluran beras ke masyarakat. Wewenang sepenuhnya ada di tangan pemerintahan Jokowi-JK.
Lely mengatakan pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah. Sementara yang memutuskan dan mengeksekusi tetap berada di bawah kendali pemerintah.
"Bulog kan kulinya pemerintah, sifatnya hanya menyampaikan masukan. Jadi pemerintah bilang operasi pasar ya operasi pasar, Kementerian PMK bilang raskin gelontorkan ya digelontorkan. Semua enggak akan bisa dilakukan, kalau enggak ada perintah pemerintah," ujar dia dalam diskusi Waroeng Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2).
(mdk/noe)