Pengamat: Daripada sang artis, tarik dulu pajak instagram Cs
"Kalau menurut saya, sebelum kesitu (pajak artis), hulunya dulu, si-Instagramnya, Youtube-nya, yang dapatkan revenue dari advertising kan."
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo angkat bicara terkait rencana pemerintah yang akan memungut pajak dari selebritis Instagram (selebgram). Menurutnya, kebijakan ini harusnya dimulai dari hulu. Artinya pemerintah harus menarik pajak dari Instagram, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya.
"Kalau menurut saya, sebelum kesitu (pajak artis), hulunya dulu, si-Instagramnya, Youtube-nya, yang dapatkan revenue dari advertising kan. Itu yang belum dipajaki justru. Itu lebih besar. Menurut saya itu dulu," ujarnya saat ditemui di Malang, Kamis (13/10).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
Menurutnya, cara Inggris dalam menarik pajak perusahaan informasi teknologi bisa dijadikan sebagai contoh. Inggris menjadikan penghasilan perusahaan teknologi yang didapat di negaranya sebagai obyek pajak.
"Google dkk terima berapa uang dari Inggris? Normalnya kalau suatu perusahaan (asing) mendapatkan penghasilan dari negara lain, negara lain itu punya hak memajaki. Itu dulu yang penting," tuturnya.
Jika para perusahaan ini menolak, maka pemerintah bisa memblokir layanan perusahaan ini di Indonesia. Namun, Yustinus yakin hal ini akan mendapat penolakan dari masyarakat.
"Nah pemerintah kalau mau tegas ya blokir. Youtube, FB, Twitter, Google diblokir. Kecuali dia daftar di sini, bayar pajak. Siap tidak kita tak ada mereka. Kita pakai email saja pakai gmail."
Baca juga:
CITA: Keluarga Soeharto simpan uang di Swiss dan belum pulang ke RI
Ditjen Pajak rayu artis Instagram Cs ikut Tax Amnesty
Kejar pajak artis media sosial, DJP rancang sistem pengawasan anyar
Periode II Tax Amnesty, DJP beri karpet merah pengusaha UKM
Dana Tax Amnesty belum mengucur ke pasar modal