Pengamat: Pemerintah tak cabut, hanya pangkas subsidi listrik
Anggaran subsidi listrik 2016 sebesar Rp 38,39 triliun. Angka ini turun dibanding 2015 sekitar Rp 60 triliun.
Pemerintah tak sepenuhnya mencabut subsidi listrik. Dalam APBN 2016, anggaran subsidi listrik tetap ada walaupun berkurang dari postur anggaran tahun sebelumnya.
Anggaran subsidi listrik 2016 sebesar Rp 38,39 triliun. Angka ini turun dibanding 2015 sekitar Rp 60 triliun.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi ke kendaraan listrik? PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan.
-
Apa yang dimaksud dengan energi listrik? Energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh pergerakan partikel bermuatan, khususnya elektron, melalui suatu penghantar atau rangkaian tertutup.
-
Kapan PLN mulai mendukung ekosistem kendaraan listrik? PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang berkembang pesat di Indonesia.
-
Dimana PLN ingin menyediakan akses listrik yang merata? “Ini adalah bentuk dukungan PLN terhadap program yang dirancang oleh Pemerintah. PLN ingin semua masyarakat dapat menikmati listrik, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat," ucap Darmawan.
-
Apa definisi dari energi listrik? Pengertian energi listrik adalah suatu energi yang dipasok oleh arus listrik dan potensial listrik.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi energi di Indonesia? Dalam 2 tahun terakhir, PLN telah menjalankan berbagai upaya transisi energi. Di antaranya adalah membatalkan rencana pembangunan 13,3 Gigawatt (GW) pembangkit batubara, mengganti 1,1 GW pembangkit batubara dengan EBT, serta menetapkan 51,6% penambahan pembangkit berbasis EBT.
"Artinya di sini namanya subsidi tidak cabut," tegasnya dalam diskusi Senator Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan DPD RI di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/11).
Dia menegaskan pemerintah hanya ingin mengurangi beban anggaran untuk subsidi dan dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Namun, kata dia, pemerintah harus memastikan pelanggan yang dihapus subsidi merupakan masyarakat mampu.
"Dari 45 juta warga banyak yang tidak tepat sasaran. Kalau dilakukan benar-benar survei kepada pelanggan jumlah itu pasti rugi," tegasnya.
Berdasarkan data IRESS, sampai saat ini ada 22 juta rumah tangga yang masih masuk dalam golongan 450 volt ampere (VA) dan 22,8 juta rumah tangga untuk golongan 900 VA. Pemerintah harus hati-hati dalam melakukan penghematan anggaran dengan mengurangi subsidi listrik.
Seperti diketahui, pemerintah berencana mencabut subsidi listrik 23 juta pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA. Jumlah pelanggan tersebut masuk dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
23 juta orang tersebut dinilai masyarakat mampu dan didorong untuk pindah ke pelanggan 1.300 VA. PLN mencatat jumlah pelanggan rumah tangga mencapai 45 juta. Sehingga, pemerintah masih mensubsidi pelanggan rumah tangga sebanyak 22 juta.
(mdk/sau)