Pengusaha Cium Ada Kepentingan Politik di Balik Direvisinya UMP DKI Jakarta
Seharusnya, Anies Baswedan mengajukan surat tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, RI 1 jadi sosok yang mengesahkan aturan pengupahan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mencium adanya kepentingan politik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam menaikkan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta pada 2022.
Sorotan itu diberikan pasca Anies berkirim surat ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah lewat surat bernomor 533/-85.15 pada 22 November 2021.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Berapa anggaran riset yang dialokasikan oleh Indonesia di tahun 2022? Menurut data dari Research and Development World (R&D World) 2022, negeri ini menempati peringkat ke-34 dari 40 negara. Ini artinya anggaran riset di Indonesia masih rendah. R&D World menyebut Indonesia hanya menganggarkan 0,24 persen terhadap PDB pada 2022 atau USD 8,2 miliar.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
Surat itu berisikan formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 yang dianggap tidak cocok dengan kondisi Jakarta, dan diminta untuk dirubah.
"Oh jelas (ada kepentingan politik). Jadi pak Anies ini kan waktu itu minta berubah formula. Terus ditujukannya ke Kemenaker lagi. Ini enggak ada kaitannya, enggak ada korelasinya," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz dalam sesi teleconference, Senin (20/12).
Seharusnya, Anies Baswedan mengajukan surat tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, RI 1 jadi sosok yang mengesahkan aturan pengupahan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
"Kalau mau minta berubah formulasi itu, karena PP itu (36/2021) yang tanda tangan Presiden, bukan Kemenaker. Jadi langsung saja ke pak Presiden," singgungnya.
Tidak Sesuai Ketetapan Hukum
Di sisi lain, Adi juga mengkritisi kebijakan Anies melakukan revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022. Menurut dia, langkah itu sudah tidak sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku.
"Ini jelas tidak baik untuk memberikan ketaatan kepada masyarakat terkait aturan dan regulasi yang ada. Jangan-jangan Pak Gubernur (Anies Baswedan) tidak tahu terkait dampak Covid-19 di DKI Jakarta, berapa buruh terdampak dan Perusahaan yang tutup!" serunya.
Adi menyarankan Anies agar tidak menetapkan kenaikan UMP berdasarkan asumsi atau prediksi, karena itu belum tentu benar.
"Menteri saja taat terhadap aturan perundangan, namun kenapa Pak Gubernur tidak taat. Sekali lagi jangan penetapan upah minimum ini di bawah ke ranah kepentingan politik," tegasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)