Pengusaha Evaluasi Imbauan Jokowi soal Kerja Dari Rumah
Namun, jenis pekerjaan yang sifatnya pelayanan masih belum bisa menerapkan kerja dari rumah atau work from home. Begitu juga dengan operator mesin di sektor industri. Hal ini masih belum bisa dilakukan.
Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat Indonesia bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Kebijakan ini diambil karena masifnya penyebaran penyakit saluran pernapasan yang disebabkan virus corona jenis baru (Covid-19).
Menanggapi itu, sejumlah pengusaha hari ini melakukan evaluasi terhadap imbauan dari pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang.
-
Kapan Pemprov DKI Jakarta menerapkan WFH bagi ASN yang mudik? Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (Work From Home) bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta secara selektif pada 16-17 April 2024.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Mengapa Pemprov DKI Jakarta menerapkan WFH bagi ASN yang mudik? Hal ini diterapkan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H.
-
Kenapa ASN di Aceh harus bekerja dari rumah selama PON XXI? Kebijakan ini dikeluarkan Pj Gubernur Aceh, Safrizal untuk menghindari kemacetan lalu lintas dan mencegah penumpukan massa selama PON XXI.
-
Bisnis apa yang cocok untuk dijalankan dari rumah setelah pandemi? Melansir laman CIMB Niaga, usaha online shop kian menjamur di berbagai wilayah usai pandemi covid-19.
-
Siapa yang mengeluarkan surat edaran bekerja dari rumah untuk ASN di Aceh? Pemerintah Aceh telah mengeluarkan surat edaran bekerja dari rumah bagi para ASN di lingkungan pemerintahan setempat selama pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 guna menghindari kemacetan.
"Pengusaha per hari ini akan melakukan evaluasi bagian-bagian mana yang bisa kerja dari rumah," kata Sarman saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (16/3).
Misalnya, lanjut Sarman, pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan akuntansi. Jenis pekerjaan ini dirasa bisa dilakukan dari jarak jauh. Sehingga pegawai tidak perlu datang ke kantor.
Namun, jenis pekerjaan yang sifatnya pelayanan masih belum bisa menerapkan kerja dari rumah atau work from home. Begitu juga dengan operator mesin di sektor industri. Hal ini masih belum bisa dilakukan.
"Industri-industri yang berhubungan dengan mesin, operator itu enggak mungkin dirumahkan," kata Sarman.
Dia menegaskan, pengusaha tetap akan merespons positif imbauan dari pemerintah. Tetapi nanti akan kembali diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan perusahaan. "Yang jelas bagaimana penularan virus ini bisa kita kurangi interaktif dengan orang lain," ujar Sarman.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin ini menilai dampak virus corona sudah tidak bisa lagi dihindari. Bagi pengusaha, metode WFH (Work From Home) bagai buah simalakama. Namun dia menyadari hal ini tetap harus dilakukan demi kepentingan dan keselamatan bersama.
Menyoal kerugian, hal ini sudah dialami para pengusaha sejak awal munculnya covid-19. Untuk itu, saat ini pengusaha membutuhkan informasi dan data akurat dari pemerintah untuk menentukan kebijakan di masing-masing perusahaan.
Opsi Lockdown Sudah Diperlukan
Hingga Minggu 15 Maret 2020 sore tercatat 117 orang di Indonesia dinyatakan positif terjangkit virus corona. Delapan di antaranya dinyatakan sembuh dan lima pasien meninggal dalam kasus ini.
Dalam kondisi seperti ini, Sarman mengatakan opsi lockdown memang sudah perlu dilakukan. Sebab beberapa perusahaan juga sudah mulai mempekerjakan pegawai administrasinya dari rumah untuk menghindari penyebaran pandemi virus corona.
Hanya saja, dia menilai upaya lockdown tidak harus diterapkan ke semua sektor perusahaan. Lockdown dilakukan untuk wilayah yang sudah banyak terjangkit virus. Makanya, dia membutuhkan informasi dan data akurat dalam hal ini.
"Pengusaha akan menyesuaikan dengan informasi dan data akurat dari pemerintah," ujar Sarman.
(mdk/idr)