Pengusaha puji keberanian Pemprov DKI hapus subsidi BBM
Kadin berharap, pemerintahan selanjutnya lebih berani dalam kebijakan subsidi BBM.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menganggap pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dialihkan ke infrastruktur semakin mendesak. Kalangan pengusaha menilai sikap pemerintah pusat yang gamang dalam isu ini kalah dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.
"DKI berani katakan tidak ada subsidi BBM. Itu terobosan untuk mengambil kebijakan yang tidak populis, tapi itu realistis," ujar Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto di sela-sela Indonesia Investor Forum ke-3, Jakarta, Selasa (21/1).
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Kapan subsidi BBM mulai diterapkan di Indonesia? Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM," demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
Kadin berkukuh, mayoritas subsidi BBM diterima justru oleh kelompok warga kelas menengah dan atas. Suryo mengingatkan bahwa sistem subsidi saat ini yang bertumpu pada kebijakan anggaran akan terus membebani pemerintah.
Soalnya, besaran subsidi akan terus mengikuti deret inflasi saban tahun, sehingga nominalnya di APBN pasti akan terus melonjak.
"Subsidi dalam pengertian dianggarkan mengikuti kebutuhan yang semakin meningkat, gimana dong. Berarti semakin bertambah," cetusnya.
Pekan lalu, Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro memastikan tidak ada kebijakan baru soal harga BBM bersubsidi hingga terlaksananya pemilihan umum (pemilu) tahun ini. Segala implementasi yang berkaitan dengan harga BBM bersubsidi akan diterapkan usai pemilu.
"Sampai pemilu itu tidak akan ada kebijakan apapun terkait BBM. Kita harus melakukan sesuatu setelah pemilu," ujarnya.
Kendati demikian, Bambang mengakui harus ada perubahan terhadap pola subsidi BBM. Berkaca pada tahun lalu, pelemahan Rupiah membuat lonjakan anggaran subsidi BBM mencapai sekitar Rp 50 triliun.
Jika kebijakan soal BBM tidak dilaksanakan pada akhir masa kabinet ini, maka Kadin merekomendasikan pemerintahan baru agar tidak segan-segan melaksanakan pengalihan subsidi BBM tahun berikutnya.
"Harus ada keberanian dari pemerintah pusat. Seyogyanya kalau pemerintah sekarang tidak berani, ya semoga pemerintah mendatang berani," kata Bambang.
(mdk/noe)