Pengusaha sebut pengawasan KPK di sektor swasta kurang efisien
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Kyatmaja Lookman mempertanyakan soal kecukupan tenaga penyidik lembaga anti rasuah tersebut. Sebab, banyaknya pelaku di sektor swasta tentu akan memberatkan dan membebani kerja KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak adanya perubahan dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Lembaga anti rasuah ini menginginkan wewenangnya diperluas agar dapat menindak pelaku korupsi di sektor swasta.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Kyatmaja Lookman mempertanyakan soal kecukupan tenaga penyidik lembaga anti rasuah tersebut. Sebab, banyaknya pelaku di sektor swasta tentu akan memberatkan dan membebani kerja KPK.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
"Apa orangnya cukup. Nanti kita ada staf kita lakukan mark up. Diselidiki. Sektor swasta di Indonesia itu banyak sekali luas," ungkapnya di Jakarta, Rabu (21/2).
"Takutnya tidak tepat sasaran. Kalau mau perusahaan satu per satu. Saya rasa tidak efisien," imbuhnya.
Kepala Biro Hukum KPK, Setiadi menilai soal kecukupan tenaga penyidik bukanlah hambatan bagi KPK dalam menjalankan tugasnya untuk menjerat tindak pidana korupsi di sektor swasta. Sebab, KPK tidak akan bekerja sendiri, melainkan akan menggandeng aparat penegak hukum lain dalam menjalankan tugas, seperti Kejaksaan dan Polri.
"Masalah penyidiknya. Kan tidak harus penyidik KPK. Kan kita bisa lakukan koordinasi dengan penyidik dari Kejaksaan dan Polri. Kalau kita tidak bisa kita akan serahkan kepada LPH (lembaga Penegak Hukum lain)," tandasnya.
Baca juga:
Ditanya soal pencalonan Gubernur BI, ini jawaban Menteri Bambang dan Chatib Basri
Alasan Menteri Rini tambah 2 direksi di tubuh Pertamina
52,2 Juta pekerjaan di Indonesia terancam hilang karena digitalisasi
Kemenhub coret proyek kereta Kalimantan Timur dari daftar proyek strategis nasional
Moratorium proyek infrastruktur berguna untuk tingkatkan investor