Penyaluran BLT Dana Desa di 7 Provinsi Masih di Bawah 50 Persen
Dia menjelaskan lima provinsi di antaranya yaitu Banten dengan persentase penyaluran 20 persen, Papua 20 persen, Kalimantan Barat 29 persen, Maluku Utara 42 persen, Maluku 44 persen, Papua Barat 44 persen, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 44 persen.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, menyebut masih ada tujuh provinsi dengan angka penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di bawah 50 persen. Penyebab terhambatnya pun beragam.
Dia menjelaskan lima provinsi di antaranya yaitu Banten dengan persentase penyaluran 20 persen, Papua 20 persen, Kalimantan Barat 29 persen, Maluku Utara 42 persen, Maluku 44 persen, Papua Barat 44 persen, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 44 persen.
-
Kapan Presiden Jokowi memberikan BLT El Nino di Banyumas? Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino kepada para penerima manfaat di Gudang Bulog Klahang, Banyumas.
-
Apa itu BLT El Nino? BLT El Nino atau Bantuan El Nino adalah program bantuan yang diberikan untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh fenomena El Nino.
-
Kapan Bon Kontan dicetak? Mengutip disbudpar.acehprov.go.id, Bon Kontan ini diproduksi pada tahun 1949.
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
-
Di mana kita bisa cek penerima BLT El Nino? Cara cek penerima BLT El Nino juga sangat mudah. Anda bisa melakukan cek melalui situs kemesos, bisa juga melalui aplikasi Bansos yang dibuat resmi oleh pemerintah.
"Memang kita masih dapati BLT di tujuh provinsi masih di bawah 50 persen. Karena latar belakangnya beragam," kata pria yang akrab di sapa Gus Menteri di Kantornya, Selasa, (2/6).
Kata dia, rendahnya angka penyaluran di provinsi Banten diakibatkan oleh ego sektoral di tingkat bupati/walikota daerah tersebut. Mengingat pemerintah daerah setempat lebih memprioritaskan penyaluran BLT dari provinsi atau kabupaten/kota yang nilainya sama dengan BLT Dana Desa yaitu Rp600.000.
Untuk itu, pemerintah pusat meminta bupati/walikota se-Banten agar segera memprioritaskan penyaluran BLT Dana Desa. Apalagi, sejumlah kepala desa mengaku kewalahan dalam mengantisipasi gelombang protes dari warganya yang terdampak pandemi Covid-19.
Provinsi Selanjutnya
Kemudian, provinsi Kalimantan Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua lebih disebabkan oleh persoalan akses wilayah yang mayoritas penerima manfaat tinggal di daerah terpencil. Bahkan, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat mengusulkan adanya tambahan anggaran yang dialokasikan bagi sektor transportasi pengangkut uang BLT Dana Desa.
"Kami pun kesulitan, untuk mendapatkan informasi penyaluran BLT. Setidaknya butuh waktu komunikasi hingga tiga hari," terangnya.
Sementara itu, terhambatnya penyaluran BLT Dana Desa di provinsi NTT lebih diakibatkan oleh sejumlah perangkat desa yang baru dilantik. Imbasnya APBD untuk daerah tersebut belum disusun sehingga menghambat penyaluran BLT Dana Desa.
Kendati demikian, Gus Menteri mengaku puas dengan realisasi BLT-Dana Desa telah tersalur sebanyak 55.042 desa hingga Senin (1/6). Ini setara 73 persen dari total 74.953 desa yang akan menerima BLT.
Selain itu, tercatat sebanyak 5.806.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima BLT-DD. Untuk anggaran yang disalurkan mencapai Rp3.484.140.000.000 atau sekitar Rp3,484 triliun.
(mdk/idr)