Penyerapan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Capai 54 Persen per 28 Agustus
Realisasi keuangan Perhubungan Darat tahun ini lebih besar 1,86 persen dari target 52,25 persen
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi melaporkan, realisasi penyerapan anggaran Perhubungan Darat tahun 2021 mencapai 54,11 persen hingga 28 Agustus lalu. Angka ini setara Rp3,10 triliun dari total pagu Rp5,73 triliun.
"Untuk realisasi penyerapan anggaran Perhubungan Darat, per 28 Agustus, tahun 2021 adalah sebesar 54,11 persen. Atau 3,10 triliun," ucapnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (30/8).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Kenapa APBN dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat? Fungsi dan tujuan APBN untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Adapun untuk realisasi fisik mencapai angka yang lebih tinggi. "Yakni, sebesar 56,73 persen," ucapnya.
Dia menyebut, realisasi keuangan Perhubungan Darat tahun ini lebih besar 1,86 persen dari target 52,25 persen. "Hal ini Dikarenakan adanya percepatan progres fisik di lapangan, sehingga pencapaian dapat dilakukan lebih cepat dari jadwal yang ada," bebernya.
Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya meningkatkan sisa realisasi anggaran memasuki akhir tahun ini. Di antaranya dengan memperkuat proses monitoring.
"Kami akan melakukan upaya percepatan realisasi anggaran melalui percepatan meningkatkan monitoring dan pengawasan pekerjaan di lapangan," tandasnya.
Program Padat karya
Sementara itu, realisasi anggaran program padat karya tahun 2021 mencapai Rp1,20 triliun hingga 28 Agustus lalu. Atau setara 42,55 persen dari total pagu Rp2,82 triliun.
"Sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021, realisasi kegiatan program padat karya sebesar Rp1,20 triliun atau 42,55 persen dari pagu total sebesar Rp2,82 triliun," kata Budi.
Adapun untuk realisasi tenaga kerja program padat karya tersebut sebanyak 7.692 orang. "Sementara realisasi biaya upah sudah tersalurkan kepada masyarakat sebesar Rp23,49 miliar," ungkapnya.
Budi menambahkan, program padat karya tahun ini sendiri ditargetkan menyerap sebanyak 13.315 pekerja. Sehingga, Ditjen Hubdat telah memperluas cakupan wilayah program tersebut di banyak provinsi.
"Terkait program pendukung padat karya Perhubungan Darat tahun 2021, di targetkan dilaksanakan di 33 provinsi, 341 kabupaten/kota, dan 631 desa," terangnya.
(mdk/idr)