Per 30 Juni, Kemenkeu catat aset negara sebesar Rp 5.286 T
Per 30 Juni, Kemenkeu catat aset negara sebesar Rp 5.286 T. Pencapaian tersebut, lanjut Sony, merupakan momentum untuk menjadikan pengelolaan keuangan yang tertib administrasi dan hukum. Sehingga diharapkan aset yang dimiliki negara dapat digunakan secara optimal.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan hari ini menggelar rapat kerja nasional (Rakernas). Rapat ini membahas perihal Optimalisasi Kekayaan Negara untuk Perekonomian Nasional.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Sony Loho mengatakan, pihaknya mengakui dalam 10 tahun terakhir pihaknya terus fokus dalam asas hukum dan administrasi. Hal ini tercermin dari laporan keuangan pemerintah pusat dan Kementerian/Lembaga yang mencatat perbaikan.
Perbaikan itu, kata Sony, terlihat dari peningkatan aset negara yang tercatat melonjak dari periode Desember 2015. Di mana, per 30 Juni 2016, aset negara tercatat sebesar Rp 5.286 triliun dari sebelumnya Rp 5.163 triliun.
"Setiap tahun modal dan inventarisasi meningkat. Ini menunjukkan skala perekonomian Indonesia semakin besar. Ini belum termasuk SDA," ujarnya di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/11).
Pencapaian tersebut, lanjut Sony, merupakan momentum untuk menjadikan pengelolaan keuangan yang tertib administrasi dan hukum. Sehingga diharapkan aset yang dimiliki negara dapat digunakan secara optimal.
"Ini saatnya berubah menjadi tertib administrasi dan tertib hukum untuk mengawal APBN yang kredibel agar aset negara optimal untuk membantu masyarakat. Nanti ada juga potensi lelang, penagihan utang, kami usahakan ini semua dioptimalisasi," tandasnya.
Baca juga:
Kemenkeu sebut desain rumah berlift atas permintaan SBY
Sri Mulyani: Dua tahun Jokowi, subsidi bunga KUR naik jadi RP 120 T
KSSK khawatirkan rendahnya penetrasi korporasi RI tarik utang
Praktik 'Pak Ogah' Bea Cukai berpotensi ganggu investasi Tanah Air
Per hari ini, harta Tax Amnesty tembus Rp 3.859 triliun
Polemik Sri Mulyani gantikan Rini Soemarno di Komisi VI DPR
DPR setujui anggaran Kemenkeu tahun 2017 sebesar Rp 40,77 triliun
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.