Per Maret 2023, Utang Pemerintah Tembus Rp7.879 Triliun
“Sampai dengan akhir Maret 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp7.879,07 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,17 persen,” dikutip dari Buku APBN KiTA Edisi April 2023, Jakarta, Jumat (28/4).
Kementerian Keuangan mencatat utang Pemerintah mencapai Rp7.879,7 triliun per Maret 2023. Secara rasio, total utang tersebut telah mencapai 39,17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
:Sampai dengan akhir Maret 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp7.879,07 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,17 persen," dikutip dari Buku APBN KiTA Edisi April 2023, Jakarta, Jumat (28/4).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Kenapa Pemilu di Indonesia penting? Partisipasi warga negara dalam Pemilu sangat penting, karena hal ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang berlaku.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Apa dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap para pelaku usaha tempe dan tahu? Kondisi ini tentunya sangat memberatkan para pelaku usaha tempe dan tahu.
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara batas maksimum rasio utang terhadap PDB yakni 60 persen PDB. Sehingga utang pemerintah berada di dalam batas aman dan terkendali.
"Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," tulis laporan tersebut.
Komposisi Utang Pemerintah
Komposisi utang pemerintah terbagi menjadi Surat Berharga Negara (SBN) dan Pinjaman. Mayoritas dalam bentuk SBN yang nilainya mencapai Rp7.013,58 triliun.
SBN yang diterbitkan pemerintah didominasi utang domestik yang nilainya mencapai Rp5.658,77 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.600,97 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp1.057,8 triliun.
Sedangkan utang dalam bentuk valas totalnya Rp1.354,81 triliun. Terdiri dari SUN sebesar Rp1.056,4 triliun dan SBSN sebesar Rp298,42 triliun.
Sementara itu, utang pemerintah dalam bentuk pinjaman mencapai Rp865,48 triliun. Terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp21,31 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp844,17 triliun.
Masih dalam laporan yang sama, kebijakan umum pembiayaan utang dilakukan demi mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap. Komposisi utang pemerintah didominasi oleh utang domestik yaitu 72,09 persen.
Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir Maret 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.
Penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD turut berkontribusi menurunkan jumlah nilai utang pemerintah yang beredar per akhir Maret 2023. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa SBN yang mencapai 89,02 persen.
(mdk/idr)