Turun Tipis, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.087 Triliun per Oktober 2023
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.
Angka ini turun dibandingkan dengan posisi ULN pada September 2023 yang mencapai USD 394,4 miliar.
Turun Tipis, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.087 Triliun per Oktober 2023
Turun Tipis, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.087 Triliun per Oktober 2023
Utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar USD 392,2 miliar ateu sekitar Rp6.087 triliun pada Oktober 2023.
Angka ini turun dibandingkan dengan posisi ULN pada September 2023 yang mencapai USD 394,4 miliar.
"Penurunan posisi ULN ini terutama bersumber dari ULN sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan tumbuh 0,6 persen secara year on year (yoy)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta.
Menurut dia, ULN Indonesia pada Oktober 2023 tetap terkendali, yang tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 28,7 persen, dari 28,9 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,8 persen dari total ULN.
"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," tutur Erwin.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujarnya.
Erwin mengatakan, posisi ULN pemerintah pada Oktober 2023 mencapai USD 185,1 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD 188,3 miliar.
Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh sebesar tiga persen (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 3,3 persen (yoy).
Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat.
Selain itu, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
Pemanfaatan ULN pada Oktober 2023 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah dan perlindungan masyarakat, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,4 persen), jasa pendidikan (16,7 persen), konstruksi (14,2 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (10 persen).
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
Sementara ULN swasta tetap terkendali dan masih melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Oktober 2023 tercatat sebesar USD 196,9 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD 196,7 miliar.
Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,5 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan lalu sebesar 3,5 persen (yoy).
Kontraksi pertumbuhan ULN itu bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4 persen (yoy) dan 2,5 persen (yoy).
